Kejaksaan Agung: Kerugian Negara dalam Kasus Asabri Lebih dari Rp 23 Triliun

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan nasabah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan nasabah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, JakartaKejaksaan Agung menyatakan kerugian atas dugaan korupsi yang dilakukan PT Asabri mencapai lebih dari Rp 23 triliun. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan secara internal tim penyidik.

    "Saat ini, kerugian uang negara sedang dihitung oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun tim penyidik sementara telah menghitung sebesar Rp 23.739.936.916.742,58," ujar Leonard dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 1 Februari 2021.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro.

    Selain itu juga Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri periode 2012 hingga Mei 2015 BE dan Direktur Investasi dan Keuangan Asabri periode 2013-2019, HS.

    ADVERTISEMENT

    Leonard mengatakan, Adam Damiri selaku mantan Dirut Asabri bersepakat dengan  Benny Tjokrosaputro untuk mengelola keuangan Asabri. Saat itu, kesepakatan antara Adam dan Benny Tjokro menginvestasikan dana AsabriI di saham dan reksadana. "Kesepakatan itu juga dilakukan bersama dengan tersangka LP dan menguntungkan pihak BT beserta pihak terafiliasi," ucap Leonard.

    Kemudian, saat kepemimpinan Sonny Widjaja, pengelolaan dana investasi disepakati dengan Heru Hidayat. Asabri pun mengalami kerugian atas pengelolaan dana itu dan Heru Hidayat menjadi untung.

    Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    ANDITA RAHMA

    Baca Juga: Investasi Rontok, Asabri Berdalih karena Kondisi Pasar Modal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.