Kritik untuk Jokowi dalam Tangani Pandemi, Bermain Istilah Sampai Minim Rencana

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbicara setelah mendapat injeksi vaksin Covid-19 yang kedua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Foto:  Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo berbicara setelah mendapat injeksi vaksin Covid-19 yang kedua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif. 

    "Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeksnya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

    Jika dihitung dari pengumuman kasus pertama, Pandemi Covid-19 di Indonesia akan genap satu tahun pada Maret mendatang. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan penyebaran virus Corona bakal melandai.

    Data pemerintah per 31 Januari 2021, total kasus positif di Indonesia sudah mencapai 1.078.314 orang. Total kasus sembuh 873.221 orang, dan kasus kematian totalnya 29.998 orang.

    Berbagai kritik dan masukan pun mengalir dari berbagai pihak atas kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah. Berikut kritik terhadap kebijakan Jokowi selama menangani pandemi.

    1. Penetapan PSBB Terlalu Birokratis

    Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai cara pemerintah melakukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB terlalu birokratis.

    Untuk merekomendasikan suatu daerah bisa PSBB atau tidak, menteri harus membentuk tim yang melakukan kajian epidemiologis, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Tim kajian juga harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Seteah itu, tim kajian juga ditugaskan memberi rekomendasi kepada Menteri Kesehatan.

    Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan menilai alur yang berbelit-belit hanya membuat penanganan virus corona lambat atas nama administrasi.

    2. Komersialisasi Rapid Test

    Pemerintah mewajibkan rapid test sebagai syarat bepergian. Epidemiolog UI, Pandu Riono, menilai penggunaan rapid test dikomersialisasi dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat sehingga digunakan untuk syarat bepergian.

    Selain itu, Pandu menilai rapis test bukan bagian dari penanggulangan wabah, karena tujuannya untuk melakukan survei serologi dalam mengetahui berapa besar penduduk yang terinfeksi.

    Baca juga: Kata Jokowi, Tak Apa Ekonomi Turun Karena PPKM Asal Covid Turun

    3. Kebijakan Stimulus Ekonomi Tak Optimal

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, memandang langkah pemerintah dalam menyusun stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menghadapi resesi relatif tak terlalu optimal.

    Ia menyebut stimulus PEN hanya 4,2 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini, kata Bhima, lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 20,8 persen dan Singapura yang menyentuh 13 persen.

    4. Porsi Stimulus Kesehatan Lebih Rendah dari Ekonomi

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyayangkan rendahnya alokasi anggaran untuk stimulus kesehatan yang porsinya hanya sekitar 12 persen dari total dana PEN.

    “Sementara itu, korporasi mendapatkan 24 persen stimulus. Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi,” ucapnya.

    5. Pemerintah Bersilat Istilah

    Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi sikap pemerintah yang acap menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan Covid-19. Faisal menilai pemerintah bersilat istilah seusai kebijakan baru, yakni pembatasan kebijakan masyarakat atau PPKM, diterapkan.

    “Pemerintah lagi-lagi "bersilat istilah": PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB transisi, micro lockdown, dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat),” tutur Faisal melalui Twitter resmi pribadinya, Sabtu, 9 Januari 2021.

    Faisal Basri juga mengkritik istilah gas dan rem yang mencerminkan ugal-ugalan dan miskin perencanaan. Menurut dia, apabila kebijakan diambil berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat, seharusnya langkah-langkah pemerintah bisa lebih terukur.

    6. Vaksinasi Bukan Senjata Pamungkas

    Pakar epidemologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan vaksinasi Covid-19 bukan senjata satu-satunya bagi pemerintah untuk memerangi Covid. Menurut Pandu, vaksin hanya alat sekunder bagi pencegahan penyebaran wabah virus corona.

    “Kita harus sadarkan ke Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi, walau dia membantu penyiapan vaksin, vaksinasi bukan senjata pamungkas,” ujar Pandu saat dihubungi pada Senin, 4 Januari 2021.

    Pandu mengatakan pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi harus lebih mempercepat pengetesan spesimen dan melakukan pelacakan penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah perlu mempertegas implementasi aturan protokol kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.