Hari ini, Bareskrim Periksa Abu Janda Soal Ucapan Islam Arogan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Permadi Arya atau Abu Janda. twitter.com/permadiaktivis

    Permadi Arya atau Abu Janda. twitter.com/permadiaktivis

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda pada hari ini, Senin, 1 Februari 2021. Ia akan diperiksa sebagai saksi atas cuitan 'Islam adalah agama arogan'. 

    "Iya, lusa (1 Februari) yang bersangkutan dipanggil, tentang Islam arogan," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat dihubungi pada Ahad, 31 Januari 2021.

    Selain itu, Permadi rencananya juga bakal diperiksa terkait kasus dugaan rasisme terhadap Natalius Pigai. 

    Permadi Arya melalui akun Twitter @permadiaktivis1 mencuit soal Islam pada 25 Januari 2021. Isi cuitan ini berbunyi, "Islam memang agama pendatang dari Arab, agama asli Indonesia itu sunda wiwitan, kaharingan dll. dan memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pake kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. kalo tidak mau disebut arogan, jangan injak2 kearifan lokal.

    ADVERTISEMENT

    Baca juga: Anggota DPR Dukung Pelaporan Abu Janda ke Polisi

    Akibat cuitannya, Permadi dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke polisi. Laporan tersebut diterima dan tercatat dengan nomor LP/B/0056/I/2021/Bareskrim tanggal 29 Januari 2021.

    Dalam LP yang diterima Tempo, tertulis nama pelapor adalah Medya Rischa, selaku Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, dengan tuduhan Abu Janda telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (2), Penistaan Agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 156A.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.