Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PSP Kementan, sebanyak 30 provinsi telah memiliki naskah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Total yang mengatur hal ini adalah 236 kabupaten, Perda RT/RW ini mengatur LP2B seluas 5.963.591 hektare (ha)," jelas Sarwo Edhy.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan, Perda RT/RW tersebut juga mengatur Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 29.195 ha. Sementara itu, menurut dia, sebanyak 26 provinsi, dan 107 kabupaten telah memiliki naskah Perda LP2B.
"Perda ini menjaga LP2B seluas 1.858.366 ha, dan LCP2B seluas 20.523 ha," jelas Sarwo Edhy.
Dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, Kementan juga melakukan pengawalan verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Kementan juga terlibat dalam pengawalan pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RT/RW Provinsi/Kabupaten/Kota.
"Dengan demikian, UU 41/2009, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Peraturan turunannya dapat dilaksanakan lebih optimal," pungkas Sarwo Edhy.
