TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyatakan tak setuju revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya menilai bahwa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus menjadi komitmen bersama demi pola demokrasi yang berkualitas.
"Gerindra berpikir agar UU Pemilu yang sekarang sebaiknya tetap dipertahankan," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Januari 2021.
Muzani mengatakan, dalam sejarah demokrasi langsung sejak Reformasi, Indonesia selalu mengalami perubahan sistem pemilu setiap lima tahun. Perubahan terus terjadi mulai dari sistem perhitungan suara, sistem proporsional terbuka atau tertutup, ambang batas yang selalu naik, metode konversi suara menjadi kursi, hingga daerah pemilihan yang terus bertambah.
Menurut dia, perubahan terus menerus itu yang menyebabkan sulitnya perbaikan kualitas pemilu. Sebab, partai politik harus selalu menyesuaikan dengan undang-undang yang baru setiap lima tahun.
"Itu yang menyebabkan pemilu tidak pernah ajeg. Partai Gerindra merasa bahwa konsistensi kita dalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam pola demokrasi berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama," ujar Muzani.
Baca: Langkah Jokowi Memupus Rencana Pilkada 2022 dan 2023
Muzani juga mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu akan memerlukan energi yang besar. Sedangkan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, rapat-rapat pembahasan dan perdebatan langsung haruslah dihindari.
"Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19," ujar Muzani.
Di sisi lain, dia berpendapat Pemilu 2024 harus dipersiapkan dari sekarang agar bisa berjalan baik. Semua kekurangan dari Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun presiden, kata Muzani, harus menjadi catatan yang diperhatikan.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan partai-partai juga perlu memikirkan bagaimana sinergi yang lebih baik antar-penyelenggara pemilu. Termasuk juga melakukan upaya-upaya mengurangi dampak negatif pemilu, seperti politik uang.
"Kita harus mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, DKPP menjadi lebih baik lagi sehingga problem-problem yang diakibatkan pemilu bisa dihindari," ujar Muzani.
Dengan meminta UU Pemilu dipertahankan, secara tak langsung Gerindra juga menolak normalisasi pemilihan kepala daerah 2022 dan 2023. Rencana normalisasi pilkada itu tertuang dalam draf RUU Pemilu yang dibuat Komisi II DPR.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa sebelumnya, hanya PDIP yang menolak normalisasi pilkada dalam revisi UU Pemilu. Partai banteng menginginkan pilkada tetap digelar tahun 2024, serentak di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres. "Sama sekali, Partai Gerindra itu ketika menyusun draf itu (RUU Pemilu) tidak memberikan sikap apa pun terkait draf ini, dia akan menunggu di pembahasan. Tapi, di luar itu, PDI Perjuangan saja yang memberi catatan, yang lain-lain ingin-nya normal. Normal, dinormalisasikan," kata Saan, Selasa 26 Januari 2021.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA
