350 Keluarga Terdampak dalam Banjir Lombok Tengah dan Kawasan Mandalika

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, memilih bermalam di atas

    Sejumlah warga Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, memilih bermalam di atas "berugak" (gazebo) karena rumah mereka tergenang banjir disertai lumpur, Sabtu (30/1/2021) malam. ANTARA/Istimewa

    TEMPO.CO, Lombok - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat menyebut sebanyak 350 keluarga di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menjadi korban banjir.

    Kepala BPBD Nusa Tenggara Barat Zainal Arifin mengatakan bahwa warga yang terdampak banjir tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Pujut, termasuk desa-desa di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    "Itu data sementara per 31 Januari 2021 pukul 00.38 Wita. Tim BPBD Kabupaten Lombok Tengah masih terus melakukan pendataan," katanya, Minggu 31 Januari 2021.

    Baca: Kawasan Mandalika Lombok Tengah Diterjang Banjir Disertai Lumpur

    ADVERTISEMENT

    Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya pada Sabtu 30 Januari terjadi menyusul hujan disertai angin kencang di wilayah itu. Selain mengakibatkan permukiman tergenang, Zainal mengatakan, banjir menyebabkan tiang listrik rusak sehingga aliran listrik terganggu.

    Menurut dia, banjir saat ini sudah mulai surut. "Air sudah mulai surut dan hujan sudah mereda. Para warga yang sebelumnya mengungsi ke tempat lebih aman seperti rumah makan dan masjid kini sudah kembali ke rumah masing-masing," katanya.

    BPBD Nusa Tenggara Barat, menurut dia, sudah menurunkan personel ke daerah terdampak banjir untuk membantu korban banjir serta mendata dampak korban di Lombok Tengah dan Mandalika.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.