Kawasan Mandalika Lombok Tengah Diterjang Banjir Disertai Lumpur

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, memilih bermalam di atas

    Sejumlah warga Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, memilih bermalam di atas "berugak" (gazebo) karena rumah mereka tergenang banjir disertai lumpur, Sabtu (30/1/2021) malam. ANTARA/Istimewa

    TEMPO.CO, Lombok - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat Zainal Arifin mengatakan banjir disertai lumpur yang turun dari perbukitan menerjang Desa Kuta dan Mertak, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu, sekitar pukul 20.00 Wita.

    "Informasi yang kami terima, ketinggian banjir sudah mencapai sepinggang orang dewasa," kata dia melalui pesan singkat WhatsApp yang diterima di Mataram, Sabtu malam 30 Januari 2021.

    Ia mengatakan banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak siang hingga malam hari juga menyebabkan jembatan yang menghubungkan Kuta-Mataram tidak bisa dilewati, sebab arus air deras turun dari atas perbukitan.

    Baca: Ragam Wisata Olahraga yang Bisa Dilakukan di Mandalika

    ADVERTISEMENT

    Wilayah yang terdampak banji, 12 dusun di Desa Kuta, yakni Dusun Emate, Mong 1, Merendeng, Engalung, Kuta 1, Kuta 2, Kuta 3, Rangkap 1, Rangkap 2, Ujung Lauk, Relokasi HPL 94, Ketapang, Baturiti, dan Bunut yang menjadi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP.

    Dusun yang terdampak banjir di Desa Mertak sebanyak delapan dusun, yakni Dusun Montong Denong, Serenang, Pako, Mertak, Bumbang, Batu Goleng, Takar-Akar, dan Awang.

    Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa maupun jumlah warga terdampak banjir. Tim BPBD Kabupaten Lombok Tengah sudah turun ke lokasi untuk mendata sekaligus membantu warga yang rumahnya tergenang air bercampur lumpur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.