Mantan Wali Kota Medan Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Kasus Suap Jabatan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA

    Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA

    TEMPO.CO, Medan - Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Medan telah mengirimkan berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mantan Wali kota Medan Tengku Dzulmi Eldin ke Mahkamah Agung (MA).

    Humas PN Medan Immanuel Tarigan membenarkan telah mengirimkan PK Tipikor mantan Wali kota Medan itu ke Mahkamah Agung. Ia menyebutkan pengiriman berkas perkara PK Tengku Dzulmi Eldin ke MA, dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Desember 2020.

    "Permohonan PK yang diajukan mantan Wali kota Medan Tengku Dzulmi Eldin melalui Penasihat Hukumnya Junaidi Matondang," ujar Immanuel Sabtu 30 Januari 2021.

    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan telah menghukum enam tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin.

    ADVERTISEMENT

    Baca: MA Sebut Tak Ada Intervensi dalam Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi

    "Terdakwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menerima suap secara bersama-sama terkait proyek dan jabatan," kata Ketua Majelis Hakim Abdul Azis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (11/6).

    Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi.

    Terdakwa bersama Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan menerima suap sebesar Rp2,155 miliar dengan maksud agar tetap mempertahankan para kepala OPD/pejabat eselon II lainnya dalam jabatannya masing-masing di Pemkot Medan. Dalam kasus inilah, Tengku Dzulmi Eldin mengajukan peninjauan kembali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.