Sikap Pemerintahan Jokowi soal Pilkada 2024 Dinilai Kontradiktif

Presiden Joko Widodo berbicara setelah mendapat injeksi vaksin Covid-19 yang kedua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mempertanyakan sikap pemerintah Jokowi yang menolak normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023, serta menginginkan Pilkada 2024. Menurut Titi, sikap ini bertentangan dengan alasan pemerintah ketika memaksakan Pilkada 2020.

"Saya terus terang gelisah dengan pernyataan para pejabat publik kita yang berubah-ubah," kata Titi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 30 Januari 2021.

Titi mencontohkan pemerintah memaksakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan tak ingin ada 'sopir cadangan' atau pejabat sementara/pelaksana tugas yang memimpin daerah. Pemerintah beralasan butuh kepala daerah definitif karena upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi tak akan efektif dengan penjabat.

"Itu bisa kita tracking pejabat teras Kemendagri berulang-ulang mengatakan itu," kata Titi. Kini dengan keinginan pemerintah Jokowi yang ingin Pilkada tetap digelar 2024 akan ada banyak penjabat atau pelaksana tugas menggantikan kepala daerah yang habis masa tugas pada 2022 dan 2023.

Kontradiksi kedua ialah pemerintah menyatakan Pilkada 2020 dapat menjadi medium untuk pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Titi pun heran jika saat ini pemerintah justru menolak gelaran Pilkada pada 2022 dan 2023. Padahal dengan logika yang sama, Pilkada 2022 dan 2023 dapat menjadi stimulus ekonomi bagi Indonesia.

"Ini yang jadi problem kalau argumen pejabat publik bisa di-setting sesuai kebutuhan. Publik kita tidak mendapat edukasi apa pun karena bukan visi misi yang jelas didesain untuk mengelola demokrasi kita, tapi sekadar legitimasi apa yang jadi maunya pemerintah," kata Titi.

Hal senada disampaikan peneliti Kode Inisiatif, Ihsan Maulana. Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan betul akan kosongnya jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2023 hingga 2024. "Argumen pemerintah tidak konsisten dan menegasikan Pilkada 2020 di tengah pandemi kemarin," kata Ihsan secara terpisah, Sabtu, 30 Januari 2021.

Selain itu, Ihsan mengatakan beban penyelenggara akan sangat berat jika Pilkada dipaksakan pada 2024. Ini berkaca dari pemilihan serentak lima kotak tahun 2019. Bukan soal penyelenggaraan saja, Ihsan berujar ada juga faktor keamanan yang mesti dipertimbangkan.

"Secara prinsip pemilu nasional dan pemilu daerahnya jangan dibarengkan pada 2024 karena beban penyelenggara sangat berat," kata dia.

Titi Anggraini pun menyayangkan Presiden Joko Widodo tak menggunakan momentum revisi UU Pemilu untuk membuat suatu warisan. Titi menilai revisi UU Pemilu sebenarnya dapat menjadi warisan Presiden di tengah penilaian publik bahwa Jokowi tak memiliki komitmen konkret terhadap penguatan demokrasi.

"Pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi tidak melihat RUU Pemilu sebagai produk strategis legacy atau warisan dia bagi penguatan demokrasi Indonesia," ujar Titi.

Baca juga: Langkah Jokowi Memupus Rencana Pilkada 2022 dan 2023

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

9 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

12 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

14 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

14 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

18 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

18 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

19 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

19 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

19 jam lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

20 jam lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?