Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Mestinya Jadi Warisan Jokowi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Perludem Titi Anggraini (dua kiri) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari (tengah) saat mengikuti sidang penetapan syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, walikota, dan bupati menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Direktur Perludem Titi Anggraini (dua kiri) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari (tengah) saat mengikuti sidang penetapan syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, walikota, dan bupati menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya menggunakan momentum revisi Undang-undang Pemilu, termasuk normalisasi Pilkada 2022 dan 2023, sebagai warisannya untuk penguatan demokrasi. Namun pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri justru telah bersikap menolak revisi UU tersebut.

    "Pak Jokowi tidak melihat RUU Pemilu ini sebagai produk strategis legacy dia bagi penguatan demokrasi Indonesia," kata Titi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 30 Januari 2021.

    Titi mengatakan, dengan masa jabatan yang berakhir 2024, Presiden Jokowi mestinya menyiapkan jalan agar kader-kader terbaik bangsa ini dapat berkontestasi di Pemilu 2024. Titi menilai sikap ini juga dapat menunjukkan komitmen Jokowi terhadap demokrasi yang belakangan makin diragukan.

    "Komitmen dia terhadap demokrasi yang oleh banyak orang dipandang tidak terlalu konkret sebenarnya bisa diwujudkan melalui revisi UU Pemilu," kata Titi.

    ADVERTISEMENT

    Titi menganggap fraksi-fraksi di DPR sebenarnya sepakat berpendapat bahwa aturan pemilu harus dievaluasi. Namun, dia pun memahami bahwa revisi undang-undang tak bisa dilakukan oleh DPR saja tanpa persetujuan pemerintah.

    Menurut Perludem, revisi UU Pemilu justru perlu dilanjutkan demi memperbaiki desain sistem kepemiluan. Beberapa poin krusial yang dinilai perlu dievaluasi ialah keserentakan pemilu dan ambang batas pencalonan presiden.

    Perbaikan tentang keserentakan pemilu dinilai penting berkaca dari kompleksitas Pemilu Serentak 2019 yang merenggut korban jiwa dari pihak penyelenggara. Titi mengingatkan beban penyelenggara akan semakin berat jika pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah digelar di tahun yang sama pada 2024 nanti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Ada Greysia / Apriyani

    Indonesia berhasil menyabet 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia / Apriyani merebut medali emas pertama, sekaligus terakhir, untuk Merah Putih.