Pada Senin lalu, 25 Januari, Fraksi PAN di DPR menggelar konferensi pers. Zulkifli Hasan menyampaikan sikap partai menolak revisi UU Pemilu. Zulkifli menyampaikan energi yang ada saat ini sebaiknya digunakan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, serta memulihkan persatuan yang terkoyak akibat polarisasi hasil Pilpres 2014 dan 2019.
Ketika dikonfirmasi, Zulkifli membantah bertemu Presiden Jokowi. "Tidak benar. Tidak pernah bertemu Presiden bicara soal RUU," kata dia.
Tiga politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan, ketua umum mereka telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Tiga partai itu kompak menyatakan menolak normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKB, Lukman Hakim mengatakan partainya mendukung pilkada tetap digelar 2024, tetapi meminta revisi UU Pemilu tetap dilanjutkan. Namun Lukman mengaku tak mengetahui komunikasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Jokowi. "Saya baru dengar," kata dia.
Adapun Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dikabarkan telah memberikan arahan kepada fraksi di DPR agar menolak revisi UU Pemilu secara keseluruhan. Sikap ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Nurhayati Monoarfa, istri Suharso, pada Selasa, 26 Januari 2021.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi mengatakan memang telah mengarahkan kepada Kelompok Fraksi PPP di Komisi II untuk tak setuju dengan revisi UU Pemilu. "Fraksi itu kepanjangan tangan dari partai, maka kebijakan atau keputusan partai harus dijalankan," kata Baidowi.
Ihwal kemungkinan adanya komunikasi Suharso dan Jokowi, Baidowi menganggap hal tersebut wajar saja. Selain sebagai ketua umum partai koalisi, Suharso juga merupakan menteri di kabinet Jokowi. "Namanya menteri pasti rutin komunikasi, baik untuk urusan kabinet dan lainnya, situasi politik Indonesia," ujar dia.
