Rizal Mallarangeng pun menyampaikan bahwa internal partainya terbelah. Ada kelompok yang mendukung Pilkada 2024, ada pula yang menginginkan normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Menurut Celli, sapaan Rizal, 120 kader Golkar yang memenangi Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama 3,5 tahun saja jika Pilkada digelar pada 2024.
"Golkar berharap semua pihak bisa memahami, Golkar cukup yang terkena dampak," kata sumber ini. Celli tak merespons upaya konfirmasi dari Tempo. Pesan ke nomor Whatsapp-nya hanya menunjukkan dua centang biru.
Irma Suryani Chaniago yang hadir dalam pertemuan membenarkan cerita ini. Dia juga membenarkan Ace dan Celli bergantian berbicara menyampaikan klarifikasi.
"Presiden bertanya, itu Golkar setuju ya, benar setuju? Kemudian Golkar sampaikan kalau Pilkada 2024 artinya yang kemarin Pilkada 2020 hanya menjabat empat tahun, padahal sudah mengeluarkan biaya untuk lima tahun. Ya berdiskusi ringan," kata Irma kepada Tempo, Sabtu, 30 Januari 2021.
Menurut Irma, Presiden menyampaikan secara pribadi tak ada kepentingan setuju atau tidak setuju revisi Undang-undang Pemilu. Presiden mengatakan hal itu adalah urusan partai-partai politik di parlemen. Apalagi Jokowi pun akan selesai menjabat pada 2024.
Baca: PDIP Ingin Pilkada 2024 Tetap Digelar
Namun, Presiden menyinggung bahwa Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 itu belum dilaksanakan, sehingga lucu jika kemudian diubah. Presiden menyebut hal tersebut akan menjadi preseden buruk ke depannya. "Menurut Presiden itu lucu, belum dilaksanakan sudah mau direvisi, apa kata masyarakat," kata Irma.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan pimpinan partai politik terkait revisi UU Pemilu. Pada akhir Desember 2020, Presiden bertemu dengan salah satu partai koalisi nonparlemen. "Tidak spesifik, tapi beliau merasa UU Pemilu jangan direvisi tiap lima tahun," kata seorang sumber Tempo yang mengetahui pertemuan itu.
Presiden Jokowi pun disebut-sebut sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sekitar dua pekan lalu. "Sekitar tanggal 20 atau 21 Januari," kata seorang politikus PAN.
