JK Sebut Vaksin Covid-19 Mandiri Percepat Program Vaksinasi Pemerintah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PMI Jusuf Kalla usai memantau acara donor darah yang diikuti ratusan personel kepolsian dan TNI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 September 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ketua Umum PMI Jusuf Kalla usai memantau acara donor darah yang diikuti ratusan personel kepolsian dan TNI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 September 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla atau JK, mendukung wacana vaksin mandiri untuk Covid-19 yang dikemukakan oleh pemerintah melalui Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin. JK menilai, vaksin mandiri dapat mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

    "Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Januari 2021.

    Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu menjelaskan yang dimaksud dengan vaksin mandiri adalah pihak perusahaan swasta memberikan vaksin sendiri untuk karyawannya. Jika wacana itu diterapkan, ia mengatakan perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi.

    Baca Juga: Bio Farma: Merek Vaksin Mandiri Beda dengan yang Gratis, Bukan untuk Individu

    ADVERTISEMENT

    Selain itu vaksin mandiri ia nilai juga dapat meringankan beban pemerintah. Bahkan termasuk membantu orang orang tidak mampu.

    "Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," kata dia.

    Optimisme JK tersebut berdasarkan pengalaman ketika swab test hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Di mana hasil swab test tersebut akan diketahui setelah 7 hari semenjak test dilakukan, sehingga orang yang ditest tersebut bisa menularkan lagi atau tertular.

    Namun, ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, JK mengatakan hanya dalam waktu 8 jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.