TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan setuju dengan usul Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo untuk menambah jumlah penyuluh program keluarga berencana (KB).
Saat ini jumlah petugas penyuluh KB desa dan sub penyuluh KB totalnya 1,2 juta orang. Penyuluh KB yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 13.000 orang, sedangkan petugas lapangan KB non PNS sebanyak 9.600 orang.
"Tadi dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa," ujar Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana 2021, di Istana Negara yang ditayangkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 28 Januari 2021.
Menurut Jokowi, penambahan penyuluh KB diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pelayanan KB di tengah masyarakat.
Baca juga: Meruntuhkan Mitos Kontrasepsi Keluarga Berencana
"Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini yang ada di lapangan, yang operasional, yang bisa langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.
Kader-kader penyuluh KB di desa, ujar Jokowi, diharapkan bukan hanya untuk pengendalian kependudukan, tapi juga untuk tujuan besar meningkatkan kualitas keluarga di tingkat desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, sehat, sejahtera dan bahagia.
"Dan apa yang dikerjakan BKKBN sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara kita, karena sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika seluruh keluarga hidup berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera," ujar Jokowi.
