Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa Pilkada Surabaya: Permintaan Coblosan Ulang Dinilai Tak Berdasar

Reporter

image-gnews
Ratusan kader PDIP cukur massal merayakan kemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eri Cahyadi dan Armuji di Kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Senin 14 Desember 2020. ANTARA/HO-Media Center Eri-Armuji
Ratusan kader PDIP cukur massal merayakan kemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eri Cahyadi dan Armuji di Kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Senin 14 Desember 2020. ANTARA/HO-Media Center Eri-Armuji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Tim hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, menilai permintaan pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman agar dilakukan pemungutan suara ulang Pilkada Surabaya tidak berdasar.

"Petitum (tuntutan) pemohon (Machfud Arifin-Mujiaman) pada sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 26 Januari, kami nilai sangat tidak berdasar, tidak memenuhi kaidah hukum, dan tidak masuk akal," ujar kuasa hukum Eri-Armuji, Arif Budi Santoso, di Surabaya, Rabu, 27 Januari 2021.

Arif mengatakan, dalam petitumnya, Machfud-Mujiaman tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan sebagai objek perkara yang semestinya menjadi syarat formil permohonan sengketa pilkada di MK. 

Dengan demikian, kata Arif, patut dipertanyakan gugatan ke MK dilayangkan oleh Machfud-Mujiaman hanya karena kalah dalam pilkada, bukan karena terkait pelanggaran maupun kesalahan mulai pemungutan hingga penghitungan suara.

"Mereka sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara. Yang dilakukan hanya menyampaikan contoh-contoh peristiwa yang dipenuhi prasangka, tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kuasa hukum Machfud-Mujiaman, Veri Junaidi, sebelumnya mengatakan selisih suara dalam hasil Pilkada Surabaya 2020 terjadi karena adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh paslon Eri-Armuji.

Menurut dia, ada dua garis besar pelanggaran TSM di Pilkada Surabaya, yakni keterlibatan Pemkot Surabaya dan Wali Kota Surabaya periode 2015-2020 Tri Rismaharini, serta kecurangan TSM itu tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. "Sehingga proses penegakan hukum, dan proses yang semestinya dijalankan tidak dapat menyelesaikan proses penegakan hukum di kasus-kasus tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Sengketa Pilkada Surabaya, PDIP Akan Pakai Putusan Bawaslu Jadi Alat Bukti
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

4 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.


Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

16 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan istrinya Fery Farhati (kedua kanan) dan anaknya Mutiara Annisa Baswedan (kiri) dan Mikail Azizi Baswedan menunjukkan jari yang telah dicelup tinta usai melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dengan jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengamat Prediksi Anies Baswedan Maju Pilkada 2024, Persiapan untuk Pilpres 2029

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Anies Baswedan akan maju lagi di Pilkada DKI 2024 jika kalah dalam Pilpres.


Sempat Muncul Isu Tidak Nyaman, Mensos Risma Bungkam usai Rapat Kabinet Jokowi

21 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberi keterangan kepada awak media mengenai berbagai kebaikan dan jasa yang telah dilakukan oleh eks Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Doni Monardo. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Sempat Muncul Isu Tidak Nyaman, Mensos Risma Bungkam usai Rapat Kabinet Jokowi

Mensos Risma muncul lagi setelah sejumlah isu keretakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi.


Senyum Lansia Golo Wune berkat Mensos

21 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi bantuan kursi roda kepada kaum lansia di Desa Golo Wune, NTT, Ahad, 25 Februari 2024.
Senyum Lansia Golo Wune berkat Mensos

Lansia di Desa Golo Wune, NTT, menerima bantuan alat kesehatan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini.


Menguak Makna Baju Hitam Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Retno Marsudi dan Tri Rismaharini di Hari Pencoblosan

32 hari lalu

Tri Rismaharini, Rertno Marsudi, Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono. ANTARA
Menguak Makna Baju Hitam Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Retno Marsudi dan Tri Rismaharini di Hari Pencoblosan

Sejumlah menteri Jokowi dari Sri Mulyani hingga Retno Marsudi mengenakan baju berwarna nuansa hitam di hari pencoblosan 14 Februari 2024. Apa artinya?


4 Menteri Jokowi Ini Kenakan Pakaian Bernuansa Hitam ke TPS, Apa Alasannya?

33 hari lalu

Tri Rismaharini, Rertno Marsudi, Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono. ANTARA
4 Menteri Jokowi Ini Kenakan Pakaian Bernuansa Hitam ke TPS, Apa Alasannya?

Empat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam saat mendatangi TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.


Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

33 hari lalu

Menko Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan pers usai mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membantah tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Bansos.


Erick Thohir soal Politisasi Bansos: Program Lama, Kenapa Diributkan Sekarang?

35 hari lalu

Erick Thohir mengunggah video pendek di akun instagram @erickthohir, Ahad, 4 Februari 2024. Video itu diambil saat ia berpidato di acara
Erick Thohir soal Politisasi Bansos: Program Lama, Kenapa Diributkan Sekarang?

Menteri BUMN Erick Thohir membantah adanya politisasi Bansos. Menurutnya, Bansos adalah program lama namun kenapa diributkan sekarang.


Pemuda Muhammadiyah: Rompi Biru Wali Kota Surabaya Tidak Bernuansa Politik

41 hari lalu

Pemuda Muhammadiyah: Rompi Biru Wali Kota Surabaya Tidak Bernuansa Politik

Eri Cahyadi dinilai sejalan dengan semangat Pemuda Muhammdiyah menjadikan Surabaya yang maju dan religius.


Sosok Tri Risma, Menteri PDIP yang Tak Diajak Jokowi Terlibat Penyaluran Bansos

46 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat kunjungan kerja di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gianyar tersebut diantaranya meninjau SMK Negeri 3 Sukawati, peninjauan Pasar Bulan dan penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Sosok Tri Risma, Menteri PDIP yang Tak Diajak Jokowi Terlibat Penyaluran Bansos

Di tengah gencarnya pembagian bansos oleh pemerintah pusat, Mensos Tri Rismaharini justru tidak terlihat perannya.