Pilkada 2020: KPU Sumbar Sebut 8 Wilayah Tetapkan Kepala Daerah Terpilih

Reporter

Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di area bilik suara saat Pilkada serentak di TPS Banjar Jeroan, Desa Anggungan, Badung, Bali, Rabu 9 Desember 2020. Foto: Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menyatakan delapan dari 13 wilayah yang menggelar Pilkada 2020 telah menetapkan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Selanjutnya delapan pasangan kepala daerah tersebut akan dilantik menjadi kepala daerah definitif.

Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan setelah daerah tersebut dipastikan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka dilantik setelah pejabat sekarang masuk Akhir Masa Jabatan (AMJ).

"Kami sampai penetapan calon terpilih saja, kalau setelah itu bukan di kami lagi. Kalau pelantikannya sesuai AMJ daerah masing-masing karena AMJ-nya beda-beda," kata Sri, Selasa, 26 Januari 2021.

Ia mengatakan kedelapan daerah itu adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Bukittinggi. Lalu Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam.

Sebelumnya di Sumatera Barat ada 13 kota/kabupaten serta satu Pilgub yang menggelar Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Namun ada lima Pilkada yang tengah bersengketa di Mahkamah Konstitusi dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. "Kami menyiapkan jawaban dari awal dan kronologis serta menginventarisir alat bukti," ujar Sri.

Selasa, 26 Januari 2021 merupakan sidang awal sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi untuk tingkat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. KPU Sumbar menunjuk satu orang kuasa hukum, yakni Sudi Prayitno. Penunjukan kuasa hukum dilakukan sesuai pengadaan dan mekanisme yang ada.

Baca juga: Sengketa Pilkada 2020: Denny Indrayana Ajukan 132 Bukti Tambahan ke MK






Sumatera Barat Siap Sambut Kembali Wisatawan Malaysia Mulai 1 Oktober

17 menit lalu

Sumatera Barat Siap Sambut Kembali Wisatawan Malaysia Mulai 1 Oktober

Pemerintah setempat akan menyambut kedatangan wisatawan asing ke SUmatera Barat dengan kesenian daerah saat hari pertama pembukaan.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

46 menit lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Pemutihan Pajak Kendaraan: Bagaimana Jika Sudah Lewat 3 Tahun?

2 hari lalu

Pemutihan Pajak Kendaraan: Bagaimana Jika Sudah Lewat 3 Tahun?

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah diberlakukan di beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat (Sumbar). Berikut penjelasannya:


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

6 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


BMKG dan Pemkot Bukittinggi Kalibrasi Tanda Waktu Jam Gadang

6 hari lalu

BMKG dan Pemkot Bukittinggi Kalibrasi Tanda Waktu Jam Gadang

"Semua orang memperhatikan Jam Gadang sebagai magnet dan juga tentunya penanda waktu terbesar di Sumbar."


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

6 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

9 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

9 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

10 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.