Sengketa Pilkada 2020: Denny Indrayana Ajukan 132 Bukti Tambahan ke MK

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah

    Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana mengajukan penambahan alat bukti kedua sebanyak 132 buah dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi. 

    "Sehingga total alat bukti yang diajukan adalah 355 buah, di luar saksi dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian," ujar Denny melalui keterangan tertulis pada Selasa, 26 Januari 2021. 

    Dalam sengketa Pilkada 2020 ini, Denny Indrayana mencurigai banyak kejanggalan dalam proses penghitungan suara hasil pemungutan suara Pilkada Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan sejumlah kejanggalan, terutama soal tertundanya proses penghitungan suara di beberapa daerah.

    Denny kemudian melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada sidang perdana yang digelar Selasa, 26 Januari, kubu Denny lewat kuasa hukumnya menilai petahana, yakni paslon nomor urut 1 Sahbirin Noor-Muhidin telah melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada terkait penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk kepentingan kampanye.

    ADVERTISEMENT

    Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel diduga melakukan politisasi bansos Covid-19 selama kurun waktu lima bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur yang akan maju. Selama kurun waktu lima bulan tersebut, Sahbirin melakukan 57 kali pembagian bansos Covid-19 yang dipolitisasi untuk kepentingan pencalonan dirinya. 

    Dalam petitum gugatannya, Denny meminta majelis hakim membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Kalsel yang menetapkan Sahbirin-Muhidin sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    KPU Kalsel sebelumnya telah menetapkan Sahbirin-Muhidin unggul setelah memperoleh 851.822 suara. Sementara Denny Indrayana-Difriadi meraih 843.695 suara di Pilkada 2020. 

    Baca juga: Denny Indrayana Ingin Sampaikan Permohonan Sengketa Pilkada Kalsel, MK Menolak

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.