Sekda Sebut 2 Penyebab Kegaduhan Pejabat dan ASN Jember

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

    Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano angkat bicara soal penyebab kegaduhan birokrasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember hingga berdampak terhadap krisis legalitas jabatan.

    "Ada dua kebijakan yang saat ini menjadi sumber kegaduhan para pejabat dan ASN Kabupaten Jember," kata Sekda Mirfano mengutip Antara, Ahad, 24 Januari 2021. 

    Menurut Mirfano, penyebab kegaduhan birokrasi di Pemkab Jember pertama ialah adanya perintah yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja belanja (RKB) dari pos anggaran belanja tidak terduga. "Perintahnya melalui WhatsApp, bukan perintah tertulis sehingga membuat bingung para Kepala OPD dan melaporkannya kepada saya," tuturnya.

    Dasar pencairan anggaran belanja tidak terduga tersebut adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD 2021. Padahal, Perbup tersebut diundangkan tanpa pengesahan Gubernur Jawa Timur. "Bagaimana kita bisa mencairkan anggaran yang dasarnya tidak punya legal standing. Terhadap Perbup APBD itu sudah kami laporkan kepada Ibu Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) belum lama ini," kata Sekda Mirfano.

    Sementara penyebab kegaduhan yang kedua, menurut Mirfano, adalah adanya kebijakan pengundangan kedudukan dan susunan organisasi tata kerja (KSOTK) 2021 yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan pelaksana tugas untuk seluruh jabatan, sehingga ada lima poin yang kemudian muncul dan berlaku berikutnya.
     
    "Dengan diundangkannya KSOTK 2021 itu, seluruh jabatan demisioner segera ditetapkan sebagai pejabat untuk mengisi jabatan sesuai KSOTK yang baru itu," ujar Mirfano.

    Menurut Mirfano, penetapan pejabat pelaksana tugas itu bermakna telah terjadi perubahan status hukum terhadap pejabat definitif pada KSOTK sebelumnya. Artinya, telah terjadi penggantian jabatan yang dilarang oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    "Padahal, penetapan jabatan Plt (pelaksana tugas) itu hanya bisa dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, yakni untuk pejabat yang eselonnya setara atau setingkat lebih tinggi," jelas Mirfano yang mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.