Kemenkes: RS Boleh Konversikan Tempat Tidur Non-Covid-19 untuk Pasien Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas merapikan tempat tidur untuk pasien COVID-19 berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021. Pemerintah Kota Bekasi menambah dua ruang isolasi dengan 50 tempat tidur untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas merapikan tempat tidur untuk pasien COVID-19 berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021. Pemerintah Kota Bekasi menambah dua ruang isolasi dengan 50 tempat tidur untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan rumah sakit boleh mengkonversikan tempat tidur perawatan pasien non-Covid-19 menjadi khusus Covid-19.

    "Mereka yang tidak bisa menambah tempat tidur karena keterbatasan sarana dan prasarana, dan tenaga kesehatan, maka kita minta mengkonversi," kata Kadir dalam dialog produktif Kabar Jumat, pada Jumat, 22 Januari 2021.

    Kadir mengatakan, Kemenkes sudah menerbitkan surat edaran yang meminta kepada semua RS rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur perawatan hingga 40 persen, khususnya di daerah zona merah. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif.

    Baca: Bupati Sleman Positif Usai Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Duga Sudah Terpapar Dulu

    Peningkatan kapasitas tempat tidur, kata Kadir, biasanya diikuti dengan penambahan tenaga kesehatan. Namun, jika terbatas jumlah tenaga medisnya, maka tempat tidur untuk pasien non-Covid-19 bisa dikonversikan untuk pasien Covid-19. "Permintaan ini tidak hanya berlaku untuk RS pemerintah, tapi semua rumah sakit umum daerah, TNI-Polri, RS BUMN, dan RS swasta. Itu kita minta," kata dia.

    Meski demikian, Kadir memastikan kebijakan Kemenkes tersebut tidak mengsampingkan pelayanan esensial lainnya terhadap pasien bukan Covid-19, apalagi yang memiliki penyakit penyerta. "Tetap diberi pelayanan. Tapi kalau ada operasi yang sifatnya tidak emergency, yang bisa ditunda, kita minta RS tunda selama itu tidak membahayakan keselamatan jiwa pasien," ujarnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.