Pam Swakarsa akan Diaktifkan, Koalisi Masyarakat Sipil: Berpotensi Langgar HAM

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai menjalani fit and proper test calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021. TEMPO/Putri.

    Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai menjalani fit and proper test calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang berfokus pada Reformasi Sektor Keamanan, mengkritik rencana calon Kapolri baru Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang akan mengaktifkan kembali Pam Swakarsa. Mereka menilai pengaktifkan kembali kelompok pengamanan partikelir itu berpotensi melanggar HAM.

    "Kami menilai kebijakan ini berpotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa," kata Koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Januari 2021.

    Koalisi menilai, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan wewenang Polri dalam melakukan pengerahan massa Pam Swakarsa dalam menjalankan sebagian tugas dan fungsi Polri. Hal ini, dinilai berpotensi berujung pada peristiwa kekerasan, konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang.

    Karena itu, koalisi pun mendesak Listyo Sigit mengevaluasi kembali rencana kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pemolisian yang demokratis.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Bakal Dihidupkan Lagi oleh Listyo Sigit, Begini Sejarah Pam Swakarsa

    "(Mendesak Listyo) membatalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa," tulis koalisi dalam keterangannya.

    Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini terdiri dari sejumlah lembaga, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), LBH Jakarta, Setara Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

    Dalam sejarahnya, Pam Swakarsa adalah kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada tahun 1998. Mulanya, Pam Swakarsa dibentuk untuk mengamankan sidang istimewa MPR RI namun kerap terlibat bentrok dengan kelompok masyarakat lainnya.

    Berdasarkan laporan Majalah Tempo Edisi 23 November 1998, konsep Pam Swakarsa kala itu adalah bertugas melawan demonstran mahasiswa. Mereka dipersenjatai dengan bambu yang banyak dan di antaranya diruncingkan salah satu ujungnya. Pengamanan Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1998 menjadi salah satu peristiwa paling berdarah yang melibatkan Pam Swakarsa. 

    EGI ADYATAMA | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.