TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang berfokus pada Reformasi Sektor Keamanan, mengkritik uji kelayakan dan kepatutan Calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR, yang dinilai minim evaluasi tentang HAM. Justru, koalisi melihat ada sejumlah persoalan yang berpeluang menjadi masalah bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ke depan.
"Pertama, pengaktifan Pam Swakarsa. Kami menilai kebijakan ini berpotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa," kata koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Januari 2021.
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini terdiri dari sejumlah lembaga, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), LBH Jakarta, Setara Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).
Selain itu, koalisi juga melihat tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan wewenang Polri dalam melakukan pengerahan massa Pam Swakarsa dalam menjalankan sebagian tugas dan fungsi Polri dalam penjelasan calon Kapolri Listyo. Hal ini, kata koalisi, berpotensi berujung pada peristiwa kekerasan, konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang.
Baca: Listyo Sigit Janji Jaga Investasi, YLBHI: Polisi Tetap Jadi Alat Pemerintah
Catatan kedua koalisi, adalah terkait pemberian rasa aman investor. Koalisi memandang Polri berpotensi menjadi alat kepentingan pemodal dan elite tertentu. Hal ini bertentangan dengan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI menegaskan arah institusi Polri adalah alat kepentingan publik dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
"Polri harus netral dalam dinamika sosial-ekonomi. Keberpihakan pada investor ini telah berujung pada tindakan anggota Polri yang melanggar HAM di sejumlah wilayah, termasuk Surat Telegram Rahasia STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang materinya bias kepentingan elite dan pemodal," kata koalisi.
Lebih lanjut, mereka juga khawatir kebijakan ini akan meningkatkan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap aktivis lingkungan yang kerap mengkritik dan menolak korporasi yang merusak lingkungan.
Selain isu itu, koalisi juga menggarisbawahi tidak adanya solusi konkret mengenai berbagai permasalahan mendasar di tubuh Polri seperti penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, dan penghalangan bantuan hukum.
Akuntabilitas atas brutalitas polisi dalam penanganan aksi yang bisa mengakibatkan adanya pelanggaran HAM, dinilai koalisi juga perlu perhatian khusus. Mereka mencontohkan Polisi yang sering bertindak brutal dalam menangani unjuk rasa seperti tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020, hingga unjuk rasa protes Pemilu pada Mei 2019 tanpa konsekuensi hukum yang jelas dan akuntabel. Koalisi menyebut tanpa evaluasi hal tersebut maka sulit Listyo Sigit menerapkan pemolisian yang demokratis.
