Adik Tiri Sultan HB X Kecewa Disebut Makan Gaji Buta oleh Sang Kakak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • GBPH Prabukusumo. TEMPO/Arif Wibowo

    GBPH Prabukusumo. TEMPO/Arif Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Adik tiri Raja Keraton Yogya Sri Sultan Hamengku Buwono X atau Sultan HB X, Gusti Bendara Pangeran Hario (GBPH) Prabukusumo marah atas pernyataan sang kakak soal alasan pemecatannya dari jabatan Keraton Yogya.

    Sultan menyebut pemecatan adiknya itu dari Keraton karena selama lima tahun terakhir ini hanya makan gaji buta.

    "Silahkan cek dana keistimewaan, sampai akhir tahun (2020), untuk permohonan gaji dan kenaikan pangkat abdi dalem saya yang menandatangani," ujar Prabukusumo Kamis 21 Januari 2021.

    Meski tidak berkantor di Keraton, Prabu menyatakan masih bertanggungjawab membantu mengurus hak-hak abdi dalem Keraton Yogyakarta. Dengan membantu mencairkan gaji mereka.

    "Bagaimana saya mau masuk kantor, wong semua (kantor di Keraton) sudah diserobot putri-putri Sultan," ujarnya.

    Baca: Putri Sultan HB X Sebut Pemecatan 2 Pamannya karena Menolak Bertugas Sejak 2015

    Tak hanya soal jabatan dan kantor yang diserobot. Prabu mengatakan sebenarnya ada urusan tradisi Keraton yang menurutnya juga diserobot putri HB X. Yang semakin membuat dirinya dan adik-adik Sultan lainnya memilih mundur, tak lagi mendekati Keraton.

    Prabu menambahkan, jika ia tetap berkantor di Keraton Yogyakarta sementara di satu sisi ia menolak Sabda Raja, tentu menjadi hal yang bertolak belakang. Sabda Raja Sultan pada 2015 silam, dinilai merusak paugeran atau adat tata cara tradisi Keraton. "Kalau tetap berkantor di Keraton, berarti saya namanya tidak punya prinsip menjaga paugeran yang saya perjuangkan," ujarnya.

    Prabu menyesalkan jika persoalan Sabda Raja dikesampingkan dalam proses pemecatannya. "Ngerso Dalem (Sultan HB X) harusnya tahu, kenapa (saya) tidak masuk Keraton," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.