YLBHI Pertanyakan Listyo Sigit Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Polri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan salam kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan salam kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mempertanyakan maksud calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintegrasikan Pasukan Pengamanan atau Pam Swakarsa dengan teknologi dan fasilitas Polri. Hal itu sebelumnya disampaikan Sigit saat fit and proper test calon Kapolri di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 20 Januari 2021.

    "Pertanyaannya ini apa maksudnya? Apakah mereka dibuat database? Atau bisa mengakses fasilitas teknologi Polri seperti penyadapan dan lain-lain?" kata Asfinawati kepada Tempo, Kamis, 21 Januari 2021.

    Asfinawati mengatakan, jika yang dimaksud integrasi adalah diberikannya akses terhadap fasilitas dan teknologi yang dimiliki Kepolisian, hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan. "Jika yang kedua ini artinya dalam tanda kutip mempersenjatai sipil. Jadi abuse of power ini," kata dia.

    Baca juga: Ini Alasan Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

    Swakarsa, Asfinawati melanjutkan, juga berpotensi menjadi cikal bakal kekerasan oleh organisasi masyarakat. Dia mengingatkan, Swakarsa dalam sejarah politik Indonesia digunakan untuk memukul gerakan kritis masyarakat, termasuk dalam demonstrasi.

    Selain itu, Asfinawati mengatakan pelibatan  Swakarsa aneh lantaran bertentangan dengan Undang-undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Beleid itu menegaskan bahwa ormas tak boleh melakukan tindakan seperti penegak hukum. "Ini malah bertentangan dengan aturan ormas tersebut," ujar Asfinawati.

    Dihidupkannnya Swakarsa sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 yang diteken Kapolri Jenderal Idham Azis. Sejak awal, kelompok masyarakat sipil telah mengkritik dan mendesak Kapolri mencabut peraturan tersebut.

    Namun kemarin, Listyo Sigit menegaskan akan lebih melibatkan Swakarsa secara aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nantinya, kata dia, Swakarsa juga akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. "Sehingga kemudian bagaimana Pam Swakarsa bisa tersambung atau ter-connect dengan petugas-petugas Kepolisian," kata Sigit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.