TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden mengatakan ada perbedaan antara Pasukan Pengamanan Masyarakat atau Pam Swakarsa yang disinggung Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan kelompok serupa pada 1998.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, Swakarsa yang dimaksud Kapolri Sigit berbeda dengan 1998.
"Perlu dipahami bahwa konsep keterlibatan Swakarsa yang dimaksud Kapolri adalah salah satu amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri," kata Jaleswari. Dalam aturan ini, kata dia, Polri wajib berkoordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.
Baca juga: KontraS Kritik Rencana Listyo Sigit Aktifkan Pam Swakarsa
Jaleswari mengatakan Pemerintah memahami adanya stereotip maupun memori kolektif yang memiliki dampak sosiologis dari terminologi Swakarsa di masa lalu. Namun, kata Jaleswari, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 menjabarkan pelaksanaan amanat UU Polri tersebut.
Dalam hal ini ada aturan beberapa aspek terkait Swakarsa mulai dari bentuk satuan pengamanan (Satpam), satuan keamanan lingkungan (Satkamling), hingga kewajiban perizinan yang dikeluarkan oleh Polri.
Dia mengatakan pengaturan terkait Swakarsa tersebut menjadi penting karena memiliki beberapa berfungsi. Salah satunya, memberikan porsi peran bagi masyarakat untuk bersama-sama Polri memaksimalkan upaya menjaga keamanan masyarakat.
"Serta mencegah praktik eigenrichting atau main hakim sendiri. Karena di tingkat masyarakat ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat seperti apa yang bisa turut serta membantu tugas Polri lewat mekanisme perizinan yang ada," kata Jaleswari.
Sebelumnya, Kapolri terpilih Listyo Sigit menyatakan ingin menghidupkan kembali Pam Swakarsa. Sigit menjelaskan, pengaktifan Swakarsa akan diintegrasikan dengan teknologi informasi dan fasilitas yang dimiliki Polri.
