Bertamu ke KPK, Sandiaga Uno Bahas Pengelolaan Anggaran Kemenparekraf

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, bertamu ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu pagi, 21 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 WIB.

    Kedatangan Sandiaga Uno dan jajaran kementerian disambut oleh empat pimpinan, yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kesekjenan.

    "Audiensi terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran serta penggunaan tepat sasaran," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangan tertulis pada Kamis, 21 Januari 2021.

    Ipi mengatakan Sandiaga Uno memberikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 2020.

    Menteri Pariwisata Sandiaga, kata Ipi, berharap pada 2021 ini KPK dapat terus mendampingi dan mengawal program kementeriannya sehubungan dengan rencana melanjutkan dan memperluas bantuan, yang tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.

    "Selain itu, Menparekraf juga menyampaikan harapannya untuk menjalin kerja sama pencegahan korupsi terkait penyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi dan peningkatan wawasan antikorupsi di lingkungan Kemenparekraf," kata Ipi.

    Menanggapi Sandiaga Uno, KPK menyampaikan masukan agar Kemenparekraf membenahi terkait akurasi database dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "KPK meminta agar kedua hal tersebut menjadi perhatian serius untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan," ucap Ipi.

    Baca juga: KPK Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Citra Satelit

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.