Pemerintah Tanggung Kejadian Ikutan Setelah Vaksinasi Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter menunjukan kartu vaksinasi usai penyuntikan vaksin Covid-19 di RS Kesehatan Ibu dan Anak di Bandung, Kamis, 14 Januari 2021. Hari ini dilaksanakan penyuntikan pertama vaksin Covid-19 Sinovac khusus untuk 1,4 juta tenaga medis di Indonesia. TEMPO/Prima mulia

    Dokter menunjukan kartu vaksinasi usai penyuntikan vaksin Covid-19 di RS Kesehatan Ibu dan Anak di Bandung, Kamis, 14 Januari 2021. Hari ini dilaksanakan penyuntikan pertama vaksin Covid-19 Sinovac khusus untuk 1,4 juta tenaga medis di Indonesia. TEMPO/Prima mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjamin akan menanggung pasien yang mengalami kejadian setelah imunisasi vaksinasi Covid-19.

    Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan mengatakan ketentuan ini berlaku bagi masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun tidak.

    "Yang tidak atau belum membayar iuran akan diupayakan ditanggung negara. Peraturannya sedang diproses," kata Hindra, saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa, 19 Januari 2021.

    Baca juga: Dokter Relawan Covid-19: Rumah Sakit Rujukan Mulai Penuh Sejak November

    Ia mengatakan penanganan KIPI sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, termasuk pendanaan untuk perawatan dan pengobatan, termasuk KIPI penyuntikan vaksin Covid-19.

    Menurut peraturan tersebut, pelaksanaan vaksinasi harus menjamin keamanan, mutu, khasiat, dan keamanan vaksin yang menjadi kewajiban pemerintah.

    "Pasal 32 menyebutkan harus ada komunikasi, informasi, edukasi, serta skrining kepada sasaran, kemudian Pasal 40 menyebutkan harus dibentuk komite independen untuk mengkaji KIPI yang terjadi apakah ada keterkaitan," katanya.

    Selain mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Iris Rengganis mengatakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. "Perlu digarisbawahi, bila terjadi KIPI yang berat siapa yang akan mengganti uang perawatan di rumah sakit. itu menjadi salah satu pertanyaan di masyarakat," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.