TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mendorong adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap para hakim agung.
"Penting bagaimana menciptakan sistem ke depan juga pengawasan hakim agung yang ketat," kata Isnur dalam forum diskusi terkait peningkatan budaya integritas dan profesionalisme pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Selasa, 19 Januari 2021.
Baca juga: Nurhadi dan Jejak Perkara di Mahkamah Agung
Isnur mencontohkan salah satu pengalamannya ketika menghadapi korporasi besar di persidangan. Di level kasasi, putusan hakim memenangkan pihaknya. Namun, di level Peninjauan Kembali, kubu YLBHI kalah hanya karena hal yang sepele, seperti surat kuasa.
"Ini jadi pertanyaan. Kenapa di institusi yang sama ada perbedaan sikap. Apakah ada intervensi atau apa," ujarnya.
Selain itu, Isnur menilai Mahkamah Agung juga harus menjawab keraguan yang muncul di publik, seperti tren perubahan putusan di PK untuk para koruptor.
Isnur pun menyarankan agar ada sistem pengawasan hakim agung yang ketat, dan turut melibatkan publik agar bisa melaporkan dan memantau. "Karena Komisi Yudisial dicopot, dihilangkan pengawasannya. Sekarang bagaimana keraguan publik terjawab," kata dia.
