KSP Minta TNI Terus Dukung Program Vaksinasi Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan menunjukkan Vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021. Tahap pertama vaksinasi Covid-19 akan menyasar sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan dan vaksinasi tersebut juga akan mengurangi gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang angkanya sudah tinggi. vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari infeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas kesehatan menunjukkan Vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021. Tahap pertama vaksinasi Covid-19 akan menyasar sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan dan vaksinasi tersebut juga akan mengurangi gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang angkanya sudah tinggi. vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari infeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mendorong Komando Daerah Militer (Kodam) terlibat program vaksinasi Covid-19. Moeldoko menegaskan bahwa program vaksinasi 19 merupakan salah satu upaya kuat pemerintah menanggulangi pandemi.

    Ia mengatakan keterlibatan Kodam bisa dilakukan dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibnas). Mereka dapat difungsikan sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi.

    "Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.

    Moeldoko menegaskan kembali bahwa vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia, telah melalui uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi,” kata Moeldoko.

    ADVERTISEMENT

    Baca juga: Sri Mulyani Cerita Banyak Negara Miskin Sulit Lakukan Vaksinasi Covid-19

    Pada kesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menuturkan, pihaknya masih menerima informasi adanya penolakan vaksinasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSP mengundang para Panglima Kodam untuk memaparkan laporan dan informasi pelaksanaan Covid-19 di wilayah teritorial masing-masing.

    Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan, di wilayahnya belum ada penolakan vaksin Covid-19. “Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” kata Dudung.

    Sedangkan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19. “Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat di Jawa Barat Nugroho.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.