PKS Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin Covid-19 Selain Sinovac

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter menunjukan kartu vaksinasi usai penyuntikan vaksin Covid-19 di RS Kesehatan Ibu dan Anak di Bandung, Kamis, 14 Januari 2021. Hari ini dilaksanakan penyuntikan pertama vaksin Covid-19 Sinovac khusus untuk 1,4 juta tenaga medis di Indonesia. TEMPO/Prima mulia

    Dokter menunjukan kartu vaksinasi usai penyuntikan vaksin Covid-19 di RS Kesehatan Ibu dan Anak di Bandung, Kamis, 14 Januari 2021. Hari ini dilaksanakan penyuntikan pertama vaksin Covid-19 Sinovac khusus untuk 1,4 juta tenaga medis di Indonesia. TEMPO/Prima mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan pemerintah agar memastikan keamanan, efikasi, dan mutu vaksin Covid-19 selain Sinovac yang akan digunakan.

    "Emergency Use Authorization (EUA) vaksin AstraZeneca dari BPOM baru akan keluar April 2021. Sementara Novavac, COVAX dan Pfizer belum ada laporan terkait timeline keluarnya EUA dari BPOM," kata Mufida dalam keterangannya, Ahad, 17 Januari 2021.

    Kementerian Kesehatan akan menggunakan tujuh vaksin, yakni Sinovac, Novavax, COVAX, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan vaksin Pfizer dengan total kebutuhan 426.800.000 dosis. Dalam proses vaksinasi gelombang pertama, baru vaksin Sinovac yang sudah memiliki izin edar BPOM dan fatwa halal dari MUI.

    Baca juga: Mahfud Md Sebut Vaksinasi Covid-19 Menggunakan Azas Kesehatan yang Utama

    Mufida mengatakan, meski efikasi sejumlah merek vaksin sudah muncul di luar negeri, BPOM tetap harus mengeluarkan izin penggunaan darurat atau EUA saat vaksin disuntikkan ke publik.

    Ketua DPP PKS ini mengingatkan, efikasi Sinovac di beberapa negara berbeda-beda dengan Indonesia. Sehingga, vaksin lain yang akan digunakan juga mesti melewati standar uji klinis dari BPOM.

    "Intinya kita tidak bisa main-main dengan keamanan dan mutu vaksin salah satunya dengan ditunjukkan lewat efikasi dan juga fatwa halal dari MUI," kata dia.

    Dengan informasi yang terang terkait keamanan vaksin di awal, menurut Mufida, dapat membuat kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

    "Jika tahapan dilakukan dengan benar dan terbuka, kepercayaan publik untuk mau menerima vaksin Covid-19 akan terbangun," ujar Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.