TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan anggota dewan sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kenapa DPR tak masuk prioritas program vaksinasi Covid-19.
"Kenapa yang lain diundang, tapi DPR tidak. Padahal DPR representasi suara rakyat," kata Melki dalam diskusi daring pada Sabtu, 16 Januari 2021.
Melki menduga hal itu terjadi karena persiapan penyuntikan vaksin Covid-19 tanpa berkomunikasi dengan pimpinan DPR maupun Komisi Kesehatan. Apalagi, kata dia, banyak anggota DPR juga terpapar Covid-19 dan meninggal.
"Tapi tentu ini menjadi seruan ke depan dalam berbagai hal untuk penanganan Covid-19, termasuk urusan vaksinasi ini melibatkan DPR di pusat, DPRD provinsi daerah kabupaten kota penting dilakukan," kata dia.
Ia mengatakan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, termasuk anggota DPR, semestinya masuk dalam program vaksinasi pemerintah di tahap awal yang menggunakan vaksin Sinovac.
"Saya kira untuk semua pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, itu mestinya menjadi bagian program pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 pada tahap awal. Sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih komprehensif," kata Melki.
Baca juga: DPR Cerita Tenaga Kesehatan Tak Divaksinasi, Malah Pejabat Rumah Sakit.