DPR Tidak Terima Vaksin Covid-19 Perdana, Komisi IX: Padahal Representasi Rakyat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan menyuntikkan Vaksin COVID-19 ke seorang Dokter di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021. Tahap pertama vaksinasi Covid-19 akan menyasar sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan dan vaksinasi tersebut juga akan mengurangi gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang angkanya sudah tinggi. vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari infeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas kesehatan menyuntikkan Vaksin COVID-19 ke seorang Dokter di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021. Tahap pertama vaksinasi Covid-19 akan menyasar sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan dan vaksinasi tersebut juga akan mengurangi gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang angkanya sudah tinggi. vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari infeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, termasuk anggota DPR, semestinya masuk dalam penyuntikan vaksin Covid-19 perdana.

    "Saya kira untuk semua pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, itu mestinya mejadi bagian program pemerintah untuk divaksin pada tahap awal. Sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih komprehensif," kata Melki dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2021.

    Melki mengatakan, pertanyaan terkait tak ada satu pun perwakilan DPR yang menerima vaksinasi Covid-19 di tahap awal sempat mengemuka dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. "Kenapa yang lain diundang, tapi DPR tidak. Padahal DPR representasi suara rakyat," ujarnya.

    Melki menduga hal itu terjadi karena persiapan vaksinasi dilakukan tidak berkomunikasi dengan pimpinan DPR maupun Komisi Kesehatan. Apalagi, kata dia, banyak anggota DPR juga terpapar Covid-19 dan meninggal.

    "Tapi tentu ini menjadi seruan ke depan dalam berbagai hal untuk penanganan Covid-19, termasuk urusan vaksinasi ini melibatkan DPR di pusat, DPRD provinsi daerah kabupaten kota penting dilakukan," kata dia.

    FRISKI RIANA

    Baca: IDI Ingatkan Prokes Sebab Antibodi Muncul Usai Suntikan Vaksin Covid-19 Kedua


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.