DPR Tidak Terima Vaksin Covid-19 Perdana, Komisi IX: Padahal Representasi Rakyat

Reporter

Petugas kesehatan menyuntikkan Vaksin COVID-19 ke seorang Dokter di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021. Tahap pertama vaksinasi Covid-19 akan menyasar sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan dan vaksinasi tersebut juga akan mengurangi gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang angkanya sudah tinggi. vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari infeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, termasuk anggota DPR, semestinya masuk dalam penyuntikan vaksin Covid-19 perdana.

"Saya kira untuk semua pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, itu mestinya mejadi bagian program pemerintah untuk divaksin pada tahap awal. Sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih komprehensif," kata Melki dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2021.

Melki mengatakan, pertanyaan terkait tak ada satu pun perwakilan DPR yang menerima vaksinasi Covid-19 di tahap awal sempat mengemuka dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. "Kenapa yang lain diundang, tapi DPR tidak. Padahal DPR representasi suara rakyat," ujarnya.

Melki menduga hal itu terjadi karena persiapan vaksinasi dilakukan tidak berkomunikasi dengan pimpinan DPR maupun Komisi Kesehatan. Apalagi, kata dia, banyak anggota DPR juga terpapar Covid-19 dan meninggal.

"Tapi tentu ini menjadi seruan ke depan dalam berbagai hal untuk penanganan Covid-19, termasuk urusan vaksinasi ini melibatkan DPR di pusat, DPRD provinsi daerah kabupaten kota penting dilakukan," kata dia.

FRISKI RIANA

Baca: IDI Ingatkan Prokes Sebab Antibodi Muncul Usai Suntikan Vaksin Covid-19 Kedua






Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

3 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Deteksi Subvarian Baru seperti Kraken dengan Pengurutan Genom

4 jam lalu

Deteksi Subvarian Baru seperti Kraken dengan Pengurutan Genom

Peneliti mengingatkan pentingnya pengurutan genom menyeluruh untuk mendeteksi COVID-19 subvarian baru seperti Kraken.


Beijing Klaim Kasus Positif Covid-19 Melandai setelah Libur Imlek

5 jam lalu

Beijing Klaim Kasus Positif Covid-19 Melandai setelah Libur Imlek

Pasien demam yang berkunjung ke klinik akibat Covid-19 selama Imlek turun sekitar 40 persen.


Jepang Terus Pantau Situasi Covid-19 di China

6 jam lalu

Jepang Terus Pantau Situasi Covid-19 di China

Pemerintah Jepang menyatakan akan terus memantau situasi Covid-19 di China.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

19 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Pembatasan Dihapus, Jumlah Perjalanan di Cina Saat Libur Imlek Meningkat

1 hari lalu

Pembatasan Dihapus, Jumlah Perjalanan di Cina Saat Libur Imlek Meningkat

Tahun Baru Imlek adalah hari libur terpenting tahun ini di Cina.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

1 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

2 hari lalu

Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

Jepang tak lagi mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan. Covid-19 disamakan dengan sakit flu biasa.


Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

2 hari lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.