Menkes Budi Gunadi Sadikin Kaji Vaksinasi Covid-19 Mandiri Oleh Swasta

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat berbicara sebelum dimulai vaksinasi perdana di Indonesia. Foto/youtube.com

    Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat berbicara sebelum dimulai vaksinasi perdana di Indonesia. Foto/youtube.com

    Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 14 Januari 2021, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sejumlah syarat jika vaksinasi mandiri nantinya diperbolehkan. Di antaranya, pengadaan vaksin di luar pengadaan yang dilakukan pemerintah.

    Vaksin Covid-19 yang dibeli pun harus terdaftar di Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan memenuhi syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, pelaksanaannya harus setelah vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan para pejabat publik rampung.

    Syarat lainnya, vaksin mandiri mesti dilakukan untuk satu korporasi, tak boleh ditujukan individu. "Kalau mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, enggak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan," ujar Budi.

    Yang jelas, ujarnya, Presiden Jokowi sudah memutuskan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Hanya saja, masyarakat tak dapat menentukan sendiri waktu atau jenis vaksin yang akan disuntikkan kepada mereka.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan tak sedikit entitas Kadin yang ingin mengimpor vaksin secara mandiri. Peran swasta dianggapnya krusial untuk memangkas biaya pemerintah. Saat ini, kata dia, pemerintah harus menanggung pendanaan vaksinasi untuk 181,5 juta penduduk.

    Skema ini dianggap lebih efisien bagi perusahaan yang harus mengadakan tes Covid-19 baik swab PCR maupun antigen secara berkala. Pengelola pabrik, dia mencontohkan, bisa menggelar vaksinasi Covid-19 mandiri untuk pekerja, bahkan untuk masyarakat di pemukiman sekitar basis produksi. “Belum menarget bisa vaksinasi berapa, tapi mungkin ada sekitar 60 juta tenaga kerja formal dari jumlah penerima,” kata Roslan.

    Baca juga: Di Hadapan Anggota DPR, Menkes Budi Gunadi Buka-bukaan Latar Belakangnya

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRANSISCA CHRISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.