TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengucapkan selamat atas penunjukan Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jazilul menilai Listyo adalah jenderal polisi yang berprestasi meskipun pribadinya kalem.
"Mudah-mudahan harapan saya agar Pak Sigit tetap menunjukkan pribadi yang lembut, bijaksana, dan juga berkomunikasi dengan setiap lapisan masyarakat karena dukungan masyarakat itu akan membuat tugasnya lebih ringan," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Januari 2021.
Jazilul pun meyakini DPR akan menerima penunjukan Listyo sebagai Kapolri. Ia menilai sosok Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri itu telah memenuhi syarat dari sisi jenjang kepangkatan dan lainnya. "Saya yakin DPR tidak ada alasan untuk tidak menerima."
Wakil Ketua Umum PKB ini juga meminta agar tak ada lagi yang mempersoalkan agama Listyo Sigit. Ia mengatakan, Indonesia adalah negara Pancasila dan semua warga negaranya memiliki hak serta kedudukan sama di hadapan hukum.
"Jangan jadikan agama sebagai sumber masalah. Mari kita gunakan agama sebagai sumber persatuan, kesatuan dan kerukunan," ujar dia.
Dalam beberapa kesempatan memang ada sejumlah pihak yang menyoroti latar belakang Listyo Sigit sebagai nonmuslim. Pendiri Partai Ummat Amien Rais sebelumnya meminta Jokowi tak memilih Kapolri yang akan menimbulkan keresahan umat Islam. Hal ini disampaikan Amien lewat video di kanal Youtube Amien Rais Official 9 Januari 2021.
Majelis Ulama Indonesia sebelumnya juga meminta Presiden Jokowi arif dan bijaksana memilih calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas berujar Presiden hendaknya tak cuma mempertimbangkan kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas, tetapi lebih dari itu.
Anwar melihat dalam beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Ia menilai masih ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi di Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi, namun Anwar mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.
"Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa, 12 Januari 2021.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA
