TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memerintahkan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah agar menjalankan tiga kebijakan pemerintah pusat terkait reformasi agraria dan ketahanan pangan.
Salah satunya adalah pembangunan food estate (ketahanan pangan) di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah seluas 600.000 hektare. Lalu di Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat di Sumatera Utara seluas 30.000 hektare.
Perintah tersebut dimuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/41/I/Ops.2./2021 tertanggal 12 Januari 2021 ihwal mendukung kebijakan pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan mengembangkan sektor pertanian. Surat ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan sekaligus Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19, Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
"Guna mengantisipasi potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan, terutama di sektor pertanian, yang masih dapat tumbuh positif di masa pandemi Covid-19, serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang ada di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan," ujar Agus melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 Januari 2021.
Agus menjelaskan ada tiga kebijakan pemerintah pusat yang menjadi titik tekan dalam surat telegram tersebut. Selain pembangunan food estate, dua kebijakan lainnya adalah penyerahan 2.929 Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial seluas 3.442.000 hektare bagi 651.000 Kepala Keluarga, 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektare.
Kemudian 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi. Lalu alokasi redistribusi lahan kawasan hutan seluas 1.300.000 hektare untuk masyarakat dalam rangka program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
"Terkait hal itu, kami meminta para Kapolda untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk menginventarisir seluruh hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA berdasarkan SK tersebut di atas di wilayah masing-masing," kata Agus.
Selain itu, para Kapolda diminta melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan kegiatan kerja sama dengan seluruh stakeholder untuk program ketahanan pangan. Caranya dengan memanfaatkan lahan tidur/terlantar/tidak produktif di wilayah masing-masing guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Terakhir, Kapolri meminta seluruh Kapolda juga diinstruksikan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK tersebut di atas di wilayah masing-masing.
"Ini dilakukan untuk memastikan lahan dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti agroforestry, ekowisata, agrosilvopastoral, bisnis bio energi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain," kata Agus.
ANDITA RAHMA
