Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Breaking News: Jokowi Pilih Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Kapolri Baru

image-gnews
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991. Perwira tinggi ini juga pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Jawa Tengah, Wakil Kepala Polrestabes Kota Semarang, Kapolres Solo, Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri, Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara, Ajudan Presiden Jokowi, Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal, dan Kadiv Propam Polri pada Agustus 2018. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991. Perwira tinggi ini juga pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Jawa Tengah, Wakil Kepala Polrestabes Kota Semarang, Kapolres Solo, Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri, Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara, Ajudan Presiden Jokowi, Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal, dan Kadiv Propam Polri pada Agustus 2018. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan nama calon Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Listyo Sigit Prabowo sebagai pengganti Idham Azis yang bakal pensiun pada 1 Februari 2021.

"Presiden Jokowi menyampaikan calon tunggal Bapak Doktorandus Listyo Sigit Prabowo Msi yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan didampingi tiga wakilnya, yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel, menerima langsung surat yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Kami berharap surat ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya," kata Pratikno.

Nama Listyo merupakan bagian lima nama yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden pada Kamis, 7 Januari lalu. Mereka di antaranya Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Komisaris Jenderal Boy Rafly Amar, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, dan Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Presiden kemudian memilih satu nama untuk dikirim ke DPR agar mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Listyo saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Jabatan itu ia emban sejak Desember 2019, menggantikan Jenderal Idham Azis yang diangkat menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Listyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991. Perwira tinggi kelahiran 5 Mei 1969 tersebut pernah menjadi Kapolres Pati, Jawa Tengah. Setelah itu dia menduduki posisi Wakil Kepala Polrestabes Kota Semarang. Kemudian menjadi Kapolres Solo.

Adapun pada 2012, saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit dirotasi ke Jakarta. Ia duduk di pos Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Mei 2013, Listyo bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara. Pada 2014. Listyo ditunjuk sebagai Ajudan Presiden Jokowi. Sekitar dua tahun kemudian atau pada Oktober 2016, dia menjabat Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Pada Agustus 2018, dia menyandang pangkat inspektur jenderal yang disematkan oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri. Tak lama, Listyo dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri pada Agustus 2018.

Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry tak membantah adanya informasi bahwa nama calon Kapolri akan diserahkan ke DPR pada hari ini Rabu 13 Januari 2021.

Kemarin, Komisi III sudah menggelar rapat internal untuk membahas teknis dan jadwal fit and proper test calon Kapolri. Jika Surat Presiden benar tiba, Herman berharap akan segera ada rapat Badan Musyawarah yang mengagendakan sidang paripurna. Pimpinan DPR harus membacakan surat itu terlebih dulu di sidang paripurna, kemudian menugasi Komisi III menjalankan fit and proper test.

Politikus PDI Perjuangan ini memproyeksikan fit and proper calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis bisa dimulai Senin pekan depan. Adapun Kamis, 14 Januari 2021, Komisi III DPR menjadwalkan mengundang Komisi Kepolisian Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Segera dari Bamus ada penugasan kepada Komisi III, kalau bisa hari Kamis kami sudah bisa mengundang RDPU dengan Kompolnas dan PPATK," ujar dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA | AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

33 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

1 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

1 jam lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

11 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

11 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

12 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.