Pejabat Tinggi Ikut Vaksinasi Covid-19 Bareng Jokowi, Ada Muhammadiyah-PBNU

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • LIVE Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021. BPMI

    LIVE Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021. BPMI

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh yang akan ikut vaksinasi Covid-19 perdana bersama Presiden Jokowi telah hadir di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi, 13 Januari 2021.

    Mereka di antaranya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekaligus perwakilan Muhammadiyah Amirsyah Tambunan, dan Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin.

    Selanjutnya, ada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Proses vaksinasi Covid-19 disiarkan secara langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

    "Pada kesempatan ini, atas izin Presiden, kita memulai program vaksinasi nasional. Pesan saya hanya satu kepada rakyat Indonesia bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita," ujar Menkes Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 13 Januari 2021.

    ADVERTISEMENT

    "Tetapi yang lebih penting, vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia," lanjutnya.

    Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, ujar Budi, 70 persen dari umat manusia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai.

    "Partisipasi teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semoga teman-teman saya, seluruh rakyat Indonesia bisa mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi Covid-19," ujar Menkes Budi.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.