KPK Geledah 2 Rumah Terkait Kasus Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Juliari Batubara memakai rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan menaiki mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Juliari diduga menerima uang senilai Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos), terkait sembako penanganan Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Sosial Juliari Batubara memakai rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan menaiki mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Juliari diduga menerima uang senilai Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos), terkait sembako penanganan Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeladah dua rumah terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos Covid-19 pada hari ini, Selasa, 12 Januari 2021.

    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lokasi pertama yang digeledah penyidik adalah sebuah rumah di Jalan Raya Hamkam, Cipayung, Jakarta Timur. 

    "Kemudian lokasi kedua adalah rumah di Perum Rose Garden, Jati Asih, Bekasi, " ujar Ali melalui keterangan tertulis pada Selasa, 12 Januari 2021.

    Ali mengatakan, saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sehingga untuk barang apa saja yang ditemukan dan disita penyidik, belum dapat dibeberkan. "Akan kami sampaikan setelah kegiatan selesai, " ucap Ali. 

    ADVERTISEMENT

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara beserta dua pejabat pembuat komitmen bernama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, dan dua pengusaha Harry van Sidabukke dan Aridan Iskandar menjadi tersangka.

    KPK menduga Juliari Batubara menyunat Rp 10.000 dari tiap paket pengadaan Bansos Covid-19 seharga Rp 300.000. Total dana yang diduga telah diterima sebanyak Rp 17 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...