PKS Minta Menkes Jelaskan Isu Babinsa Verifikasi Nakes Tolak Vaksinasi Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Kesehatan memeriksa kondisi pengepakan vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di gudang farmasi Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Padang, Selasa 5 Januari 2021. Sebanyak 36.920 dosis vaksin Sinovac tiba di Padang yang diproritaskan untuk tenaga kesehatan di provinsi itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

    Petugas Dinas Kesehatan memeriksa kondisi pengepakan vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di gudang farmasi Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Padang, Selasa 5 Januari 2021. Sebanyak 36.920 dosis vaksin Sinovac tiba di Padang yang diproritaskan untuk tenaga kesehatan di provinsi itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PKS, Netty Prasetyani, mengaku mendapatkan informasi adanya Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) memverifikasi tenaga kesehatan yang menolak vaksinasi Covid-19.

    "Ada yang menyampaikan pesan kepada saya, ini tolong ditanyakan, 'suami saya nakes kemudian di situ jika Anda menolak divaksinasi Anda akan diverifikasi Babinsa TNI dan Bhabinkamtibnas Polri'," kata Netty saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 12 Januari 2021.

    Netty pun meminta penjelasan kepada Menteri Kesehatan terkait kabar ini. Dia menilai keterlibatan Babinsa dam Bhabinkamtibnas itu hanya akan membuat tenaga kesehatan takut alih-alih menyukseskan vaksinasi.

    Padahal, kata Netty, tenaga kesehatan sudah mendedikasikan diri bahkan berkorban nyawa untuk menangani pasien-pasien Covid-19.

    ADVERTISEMENT

    "Bakes sudah mendedikasikan diri terhadap kemanusiaan, terlibat luar biasa mengobarkan waktu tenaga bahkan mempertaruhkan nyawa, tiba-tiba urusan ragu-ragu terhadap vaksin kemudian disebutkan akan diverifikasi Babinsa TNI dan Bhabinkamtibnas Polri," ujar dia.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam paparannya memang sempat menyinggung rencana keterlibatan Babinsa-Bhabinkamtibmas dalam penanganan Covid-19. Namun menurut Budi, mereka akan dilibatkan sebagai pelacak kontak alias tracer Covid-19.

    Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto terkait kemungkinan dilibatkannya Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai petugas pelacak kontak. "Panglima memiliki 30 ribu Babinsa yang kami bisa akses," kata Budi.

    Selain itu, Budi juga berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kepala Kepolisian RI itu, ucap Budi, menyatakan bahwa Polri memiliki 60 ribu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di seluruh desa. Tito juga menyebutkan ada sekitar 1 juta hansip atau petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

    Menurut Budi, mereka bisa diajari bagaimana melakukan tracing terhadap orang-orang yang berkontak erat dengan pasien positif Covid-19. "Jadi kalau ada yang kena, kita bisa minta Babinsa atau Bhabinkamtibmas atau Linmas karena mereka ada di seluruh Indonesia, untuk bisa lakukan tracing at least 30 kontak erat yang ditemui yang bersangkutan paling lama dalam waktu seminggu."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.