Menkes Budi Gunadi Bolehkan Perawat Belum Punya STR Boleh Bekerja

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang Natal dan tahun baru. Di antaranya, menambah kapasitas bed untuk pasien dan menambah jumlah tenaga medis.

    "Pasti akan kekurangan dokter dan perawat, jadi saya sudah merelaksasi beberapa aturan yang mengizinkan agar perawat-perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR resmi boleh langsung masuk bekerja," ujar Budi Gunadi dalam konferensi pers, Senin, 11 Januari 2021.

    Budi mengatakan, akan ada sekitar 10 ribu perawat yang belum memiliki STR akan diizinkan bekerja merawat pasien Covid-19.

    "Saya dengan tim IDI dan tim Kemenkes juga sedang mengkaji agar dokter-dokter juga bisa begitu. Ada sekitar 3-4 ribu dokter yang bisa kita masukkan," ujar Budi.

    Sementara pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus, Budi Gunadi tak henti mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

    Selain itu, bagi pasien positif yang tidak memiliki gejala atau (OTG) diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing guna mengurangi bebas dari rumah sakit.

    "Kalau bapak ibu punya rumah sendiri, punya kamar sendiri, lakukan di rumah dan di kamar. Kalau tidak punya atau terlalu sesak rumahnya, kami nanti akan mengimbau seluruh gubernur kepala daerah agar membuat tempat-tempat isolasi seperti Wisma Atlet, Wisma Haji, asrama dan lain sebagainya atau mungkin juga hotel," ujar Budi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.