Jokowi Diminta Libatkan KPK hingga PPATK Telisik Rekam Jejak Calon Kapolri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. Peresmian ini dihadiri oleh bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi (tengah) saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. Peresmian ini dihadiri oleh bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melibatkan sejumlah lembaga pengawas untuk mengecek rekam jejak kandidat Kapolri.

    "ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat memanfaatkan lembaga pengawas, seperti KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat rekam jejak," kata Kurnia dalam diskusi, Senin, 11 Januari 2021.

    Kurnia mengatakan, pelibatan sejumlah lembaga pengawas juga dibutuhkan untuk mengecek dugaan adanya aliran transaksi tidak wajar, dan kepatuhan pembayaran pajak sebelum mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR.

    Selain pelibatan lembaga pengawas, ICW juga merekomendasikan agar Presiden Jokowi mengakomodasi masukan masyarakat terkait rekam jejak kandidat Kapolri. "Nantinya masukan masyarakat dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi Presiden," kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Jokowi, kata Kurnia, semestinya juga memasukan variabel kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai syarat menjadi Kapolri. Sebab, kata dia, dari 5 kandidat hanya 1 orang yang patuh melapor LHKPN.

    Menurut Kurnia, tak salah juga jika Presiden meminta lima kandidat memaparkan terlebih dulu agenda reformasi kepolisian kepada publik.

    "Kapolri terpilih harus menjelaskan dan menjalankan agenda reformasi kepolisian, khususnya penguatan intergritas personal dan kelembagaan serta peningkatan kinerja pemberantasan korupsi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.