Wakil Menag Minta Masyarakat Berhenti Berpolemik Kehalalan Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat Indonesia berhenti berpolemik terkait kehalalan vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

    "MUI sudah menetapkan kehalalan vaksin Sinovac. Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini," kata Zainut dalam keterangannya, Ahad, 10 Januari 2021.

    Zainut mengapresiasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menyelesaikan seluruh prosedur dan tahapan pemeriksaan vaksin hingga sampai penetapan halal dan suci. Sebab, penetapan tersebut merupakan bentuk ketaatan terhadap amanat regulasi.

    Menurut Zainut, fatwa MUI menegaskan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Artinya, bahan yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin terbebas dari unsur najis.

    ADVERTISEMENT

    Meski sudah ada fatwa, Zainut menilai penggunaannya masih harus menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab, pihak BPOM lah yang berwenang melakukan pemeriksaan terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

    "Fatwa halal dan suci sudah diterbitkan MUI. Tinggal menunggu aspek thayyib nya. Ini yang kita tunggu dari BPOM," ujarnya.

    Zainut menambahkan bahwa proses sertifikasi halal juga sudah berjalan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. BPJPH berperan menerbitkan sertifikasi berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.