Beri Rapor Merah untuk Penegakkan HAM, KontraS Ungkap PR untuk Kapolri Baru

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org

    Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI atau kapolri baru. Khususnya di ranah penegakan dan perlindungan HAM.

    Salah satunya adalah memberikan perhatian khusus atas model pengawasan terhadap anggota. KontraS memberikan rapor merah akan hal ini. Sebab, di sepanjang 2019-2020, tercatat banyak anggota polisi yang menjadi pelaku pelanggaran HAM tetapi tidak diproses hukum

    "Tidak ada kemauan untuk menginvestigasi dan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan kekerasan. Penting bagi kapolri berikutnya agar memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini," ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti melalui konferensi pers daring pada Ahad, 10 Januari 2021.

    Selain itu, KontraS juga mendesak kepolisian agar secara transparan menginformasikan kepada masyarakat. Maka itu, Fatia meminta penerus Jenderal Idham Azis membuat sistem informasi terpadu yang bisa diakses publik terkait oknum anggota yang melakukan pelanggaran.

    ADVERTISEMENT

    "Misalnya menginformasikan sanksi apa yang dijatuhi untuk oknum yang melanggar, sehingga ada pengawasan publik," kata Fatia. Ia pun kembali mengingatkan pentingnya pendidikan HAM untuk diberikan dan diterapkan oleh kepolisian.

    Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan ada lima nama jenderal bintang tiga yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden sebagai calon Kapolri. Mereka ialah Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Boy Rafli Amar, Komjen Arief Sulistyanto, dan Komjen Agus Andrianto.

    "Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," kata Mahfud lewat cuitan di akun Twitternya, @mohmahfudmd pada Jumat, 8 Januari 2021.

    Lima nama calon Kapolri tersebut saat ini sudah berada di tangan Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden akan memilih calon yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Hukum.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.