Plt Wali Kota Surabaya Sebut Tak Menolak PPKM Jawa Bali, Hanya Mempertanyakan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat meninjau semburan lumpur di depan halaman rumah milik Liswati, warga Perumahan Kutisari Indah Utara Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/9/2019). (ANTARA/istimewa)

    Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat meninjau semburan lumpur di depan halaman rumah milik Liswati, warga Perumahan Kutisari Indah Utara Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/9/2019). (ANTARA/istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan tidak menolak instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali. Menurut Whisnu, ia hanya mempertanyakan pada pemerintah pusat mengapa Surabaya yang sudah zona orange dimasukkan ke dalam daerah yang harus melaksanakan PPKM.

    “Sebenarnya kita tidak pernah menolak. Hanya ingin mempertanyakan. Tapi pada prinsipnya kita akan tetap menjalankan Instruksi Mendagri soal PPKM itu,” ujar Whisnu dalam siaran pers Pemerintah Kota Surabaya, Jumat, 8 Januari 2021.

    Apalagi, lanjut dia, Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan berbagai hal untuk menjalankan PPKM  dan sudah dikaji semuanya. Artinya, di lapangan juga sudah disiapkan, baik jajaran Satpol PP, BPB Linmas, Lurah dan Camat. “Bahkan, saya sudah meminta lurah dan camat untuk mensosialisasikan PPKM ini ke warga,” katanya.

    Whisnu berujar sebenarnya Surabaya sudah menerapkan instruksi Mendagri itu. Sebab, Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak beda jauh dengan Instruksi Mendagri. Namun, memang masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk menyesuaikan dengan Instruksi Mendagri.

    ADVERTISEMENT

    “Yang perlu ditambahkan itu hanya di Bab V, dengan menambahkan bahwa Perwali ini tetap mengacu pada Mendagri atau keputusan yang berlaku di atasnya. Sehingga kalau ada keputusan lagi yang berlaku di atasnya, kita tidak perlu mengubah-ubah Perwali-nya,” katanya.

    Sebelumnya, Whisnu Sakti mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang memasukkan Surabaya sebagai salah satu daerah yang harus menerapkan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat atau PSBB Jawa-Bali pada 11-24 Januari 2021. 

    Whisnu keberatan dengan kebijakan itu karena dalam beberapa hari terakhir telah ada penurunan angka kasus Covid-19 meskipun sempat naik pada libur Natal dan tahun baru. "Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten dan kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu, Rabu malam, 6 Januari 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...