Telegram Kapolri, Kapolda Diminta Dorong Pemerintah Daerah Buat Aturan PPKM

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis bersiap melakukan tes usap Covid-19 secara drive thru di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tetap memperpanjang PSBB transisi hingga 17 Januari 2021. ANTARA/Wahyu Putro A

    Petugas medis bersiap melakukan tes usap Covid-19 secara drive thru di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tetap memperpanjang PSBB transisi hingga 17 Januari 2021. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian atau Kapolri RI Jenderal Idham Aziz menerbitkan surat telegram kepada seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di Pulau Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.

    "Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam keterangannya, Jumat, 8 Januari 2021.

    Surat telegram Kapolri tersebut memerintahkan kepada para kapolda untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan mendorong kepala daerah untuk mengatur secara spesifik PPKM sampai dengan penerapan sanksi melalui peraturan daerah (perda).

    Kapolda juga diperintahkan meningkatkan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat.

    ADVERTISEMENT

    Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan operasi yustisi.

    Dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, para kapolda diperintahkan mengawal dan mengawasi, serta mendorong Pemda mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran program bantuan sosial pemerintah, serta memberikan kemudahan berinvestasi dan kegiatan utama pada triwulan I tahun 2021.

    Para kapolda juga diperintahkan mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19, kemudian berkoordinasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.