Bantul akan Laksanakan PPKM Jawa Bali

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Parangkusumo di Bantul, DI Yogyakarta, Jumat 1 Januari 2021. Pascapenutupan kawasan wisata pantai selatan Yogyakarta pada malam pergantian tahun baru, pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menghabiskan libur tahun baru meskipun kasus COVID-19 di Yogyakarta terus meningkat. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

    Wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Parangkusumo di Bantul, DI Yogyakarta, Jumat 1 Januari 2021. Pascapenutupan kawasan wisata pantai selatan Yogyakarta pada malam pergantian tahun baru, pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menghabiskan libur tahun baru meskipun kasus COVID-19 di Yogyakarta terus meningkat. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, JakartaPemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengikuti kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini akan dilaksanakan di wilayah Jawa-Bali pada 11 sampai 25 Januari 2021.

    Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharjo mengatakan jajaran pemerintah daerah sudah mengadakan rapat koordinasi.

    "Prinsipnya identik dan sebetulnya, kami di Bantul kemarin sudah mendesain pembatasan, dan sudah memulai karena," kata Agus, Jumat, 8 Januari 2021. Salah satu pembatasan adalah dengan mengatur jam kerja di lingkungan pemerintah.

    Menurut dia, kebijakan pembatasan aktifitas kerja di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, diambil karena beberapa kecamatan di Bantul masuk zona merah.

    ADVERTISEMENT

    "Sehingga kami sudah mendesain untuk pembatasan beberapa kegiatan, yang pertama perkantoran kita desain 50 persen WFH baik pemerintah maupun swasta, juga pembatasan untuk kegiatan perbelanjaan, toko modern dan toko lainnya," katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bantul membatasi operasional pusat perbelanjaan dan toko modern di Bantul hingga pukul 21.00 WIB. Namun, karena ada kebijakan PPKM bahwa pusat perbelanjaan dibatasi sampai pukul 19.00 WIB, maka kebijakan akan disesuaikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.