Elsam Minta Pemilihan Kapolri Utamakan Objektivitas Ketimbang Politik

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Al Araf dari Imparsial, Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Rountable, Wahyudi Djafar dari Elsam, Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute, dan Anton Ali Abas Institute of Democracy, dalam konferensi Koalisi Masyarakat Sipil terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 18 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Al Araf dari Imparsial, Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Rountable, Wahyudi Djafar dari Elsam, Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute, dan Anton Ali Abas Institute of Democracy, dalam konferensi Koalisi Masyarakat Sipil terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 18 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta agar proses pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan objektivitas ketimbang kepentingan politik. Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan politisasi memang sering tak terhindarkan dalam proses pemilihan, terutama jika sudah memasuki uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat.

    "Karena memang ruang politik sering kali sulit menghindari politisasi proses pemilihan Kapolri. Ini yang menurut saya ke depan pertimbangan utamanya jangan kemudian siapa yang bisa mengamankan kepentingan politik siapa," kata Wahyudi kepada Tempo, Kamis, 7 Januari 2021.

    Wahyudi mengakui pemilihan Kapolri yang sekarang tengah berlangsung tak lepas dari dinamika politik hari ini atau persiapan menjelang Pemilu 2024. Menurut Wahyudi, pertimbangan kepentingan politik ini seharusnya dinomorduakan atau dikesampingkan.

    Sebaliknya, dia berharap pemilihan Kapolri mengutamakan aspek objektivitas dan sistem merit di internal Kepolisian. Artinya, faktor kompetensi dan keahlian harus menjadi pertimbangan utama.

    ADVERTISEMENT

    "Bukan kemudian ditekankan pada dia siapa, dari kelompok mana, dan kira-kira bisa mengamankan kepentingan politik siapa," kata Wahyudi. "Tolong itu dikesampingkan, dinomorduakan, terutama bagi partai-partai politik di DPR maupun ketika Presiden akan memilih siapa orang yang akan dikirimkan ke DPR untuk di-fit and proper test."

    Secara substansi, Wahyudi berharap Presiden Jokowi memilih calon Kapolri yang dapat melanjutkan reformasi kepolisian. Sosok Kapolri pilihan Jokowi itu juga diharapkan mampu mewujudkan institusi kepolisian yang demokratis serta memastikan diadopsinya prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam kerja-kerja mereka.

    Wahyudi mengatakan proses reformasi kepolisian belum rampung setelah pemisahan TNI dan Polri lewat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2002 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Menurut dia, proses reformasi kepolisian ini masih menyisakan sejumlah tantangan dan permasalahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.