Kasus Penembakan Laskar FPI, Polri Sudah Periksa 83 Saksi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Penembakan terjadi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Cikampek Kilometer 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

    Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Penembakan terjadi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Cikampek Kilometer 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 83 orang telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus penembakan enam anggota laskar FPI.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, dari 83 orang itu, empat diantaranya adalah anggota polisi.

    "Kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, kemudian juga masih menunggu apakah ada informasi tambahan untuk tindak lanjut melakukan gelar perkara," ujar Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 6 Januari 2021.

    Namun, terkait kapan gelar perkara kapan akan dilakukan, Ramadhan tak menanggapi. Begitu pun Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian ketika dihubungi Tempo.

    ADVERTISEMENT

    Enam Laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam.

    Munarman yang saat itu menjabat Sekretaris Umum FPI membantah klaim polisi soal laskar pengawal Rizieq memiliki dan membawa senjata api. Menurut Munarman, setiap anggotanya dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan 'tangan kosong'. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.