Jokowi Divaksin Pekan Depan, DPR Minta BPOM Tak Terbebani Soal EUA

Reporter

Petugas membawa vaksin COVID-19 Sinovac ke dalam tempat penyimpanan setibanya di Gedung Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Selasa, 5 Januari 2020. Sebanyak 11.000 dosis vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, lansia dan pegawai pelayanan publik. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19 pada waktu tertentu.

"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut," kata Mufida dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021.

Mufida mengatakan lebih baik BPOM melakukan kajian mendalam dengan segala plus minus vaksin Covid-19, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tetapi hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin. "BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," katanya.

Menurut Mufida, target BPOM adalah keamanan, efikasi, dan mutu vaksin. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan, serta halal.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan BPOM harus dijauhkan dari tekanan pihak manapun agar dapat bekerja dengan baik. "Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pemerintah pada pekan depan. Sejak Senin, 4 Januari 2021 pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin Sinovac ke-34 provinsi di seluruh Indonesia. Pada Selasa, vaksin Covid-19 telah sampai di beberapa daerah.

Agar dapat disuntikkan, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan vaksin Covid-19 harus memperoleh Emergency Use Authorization dari BPOM. "EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia," kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.

FRISKI RIANA






Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

53 menit lalu

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit total seluruh stadion yang digunakan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

1 jam lalu

PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut PKS lumbung suara terbesar Anies Baswedan ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, dan Banten. Pasangannya harus kuat di Jateng dan Jatim.


Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

1 jam lalu

Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengaudit Stadion Kanjuruhan dan stadion lainnya.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

2 jam lalu

Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai Liga Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

2 jam lalu

Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi terbang langsung ke Malang setelah memimpin upacara peringatan HUT TNI ke077 di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi.


Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

2 jam lalu

Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

Jokowi juga menyampaikan kepada para korban bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

3 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.