Komisi III DPR Akan Gelar Rapat Internal Bahas Uji Kelayakan Calon Kapolri

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabawo Subianto - Sandiaga Uno, Ansori Sinungan dan Habiburokhman saat bedah visi-misi capres dan cawapres 2019 bidang HAM di Kantor Komnasham RI, Jakarta, 20 Februari 2019. Mereka mewakili pasangan calon nomer urut 02 menyampaikan pernyataan terkait komitmen pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. TEMPO/mston Probel

    Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabawo Subianto - Sandiaga Uno, Ansori Sinungan dan Habiburokhman saat bedah visi-misi capres dan cawapres 2019 bidang HAM di Kantor Komnasham RI, Jakarta, 20 Februari 2019. Mereka mewakili pasangan calon nomer urut 02 menyampaikan pernyataan terkait komitmen pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. TEMPO/mston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Habiburokhman mengatakan Komisi III akan melaksanakan rapat internal pada 13 Januari 2021 membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. "Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dimulai 12 Januari. Komisi III DPR baru melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan," kata anggota Komisi III ini, Selasa, 5 Januari 2021.

    Hingga saat ini, kata dia, pimpinan DPR RI dan Komisi III belum menerima surat dari Presiden Jokowi terkait dengan pengajuan nama calon Kapolri. Menurut dia, ada beberapa sosok perwira tinggi (pati) senior yang diisukan menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

    "Ada yang jago di bidang reserse, di bidang humas, dan ada juga yang lama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujar Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra itu menilai semua kandidat tersebut masih memiliki peluang yang sama besar karena punya prestasi baik dan nyaris tidak memiliki masalah signifikan.

    Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 11 Ayat (1) disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

    ADVERTISEMENT

    Pada Ayat (2) disebutkan usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR RI disertai dengan alasannya. Selain itu, dalam Pasal 38 Ayat 1 (b) disebutkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.