Kasus Covid-19 Belum Turun, Ketua Komisi IX DPR Usulkan Lockdown Parsial

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi virus Corona atau Covid-19. Shutterstock

    Ilustrasi virus Corona atau Covid-19. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah melakukan terobosan dalam penanganan penyebaran Covid-19 seperti lockdown parsial.

    Menurut Felly, saat ini dibutuhkan aksi lebih dari imbauan 3M atau mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

    "Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan, misalnya dengan lockdown parsial," kata Felly dalam keterangan tertulis, Selasa malam, 5 Januari 2021.

    Baca juga : Virus Corona, Lebanon Umumkan Lockdown 3 Pekan

    ADVERTISEMENT

    Saran ini disampaikan Felly lantaran penularan Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) per Selasa, 5 Januari 2021, Indonesia menduduki posisi 20 besar dengan jumlah kasus positif Covid-19.

    Total kasus terkonfirmasi positif di Tanah Air sebanyak 772.103 kasus, 22.911 pasien meninggal, dan 639.103 sembuh. Felly pun menyoroti rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 7.000 per hari.

    "Dengan lockdown parsial akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam mengurangi penularan dan pengadaan fasilitas kesehatan," ujar politikus NasDem ini.

    Felly mengkritik pula kerja sama antarlembaga dalam penanganan Covid-19. Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri harus mampu menggerakkan pemerintah daerah untuk serius mengatasi angka penularan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Bukan cuma itu, dia mengingatkan bahwa penyediaan fasilitas bagi pasien tanpa gejala serta pasien dengan gejala lanjutan juga tak kalah penting.

    Felly mengatakan Kementerian Kesehatan selama ini kerap kesulitan mengkoordinasikan penanganan Covid-19 dengan pemerintah daerah karena bukan wilayah kewenangan mereka. Idealnya, Kemenkes dapat dengan mudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas-dinas kesehatan. Namun, ucap Felly, faktanya tak semudah itu karena birokrasi dan pola koordinasi yang rumit.

    "Kerja sama antarlembaga dan lintas sektoral itu sangat penting, terutama antarkementerian, juga antara pemerintah pusat dan daerah. Bukan hanya soal kerja di lapangan tapi juga anggaran," kata legislator asal Sulawesi Utara ini.

    Terkait fasilitas untuk pasien OTG, Felly menyarankan pemerintah daerah membuat terobosan seperti memakai gedung-gedung sekolah atau gedung milik pemerintah untuk perawatan. Ia meminta pemerintah daerah tak menutup mata terhadap fakta di lapangan bahwa banyak keluarga tak memiliki fasilitas untuk isolasi mandiri.

    Dia mencontohkan langkah pemerintah Sulawesi Selatan menyewa hotel untuk isolasi pasien OTG. Menurut perhitungannya, pilihan ini bisa lebih hemat secara biaya. Jika di rumah sakit, kata dia, biaya isolasi untuk setiap pasien OTG bisa mencapai Rp 10 juta. "Jika dilakukan treatment isolasi di hotel biayanya hanya sampai Rp 10 juta per orang," ucapnya.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.